BPJT: Tol Bisa Gratis Asal Pemerintah Pungut Pajak Sangat Tinggi

Anggota BPJT tersebut juga beralasan bahwa pemeliharaan jalan tol dilelang oleh pemerintah kepada pihak pemelihara yang berani menanggung dan mengurusi pemeliharaan jalan tol.

2019-02-12 12:25:46

Tarif tol naik

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyebut bahwa tol gratis sulit dijalankan di Indonesia. Sebab, pemeliharaan jalan tersebut membutuhkan pembiayaan yang belum bisa ditanggung pemerintah.

"Kalau negara maju menggratiskan tol karena cadangan pemerintahnya banyak dan pajaknya dinaikkan sangat tinggi," kata anggota BPJT Koentjahjo Pamboedi di Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut dia, pajak di negara maju tinggi sekali sampai-sampai masyarakat di sana tidak kuat membayar pajak warisan.

Anggota BPJT tersebut juga beralasan bahwa pemeliharaan jalan tol dilelang oleh pemerintah kepada pihak pemelihara yang berani menanggung dan mengurusi pemeliharaan jalan tol.

"Jadi pendapatannya itu kita kelola setidaknya agar bisa terpelihara jalan tol tersebut," katanya.

Koentjahjo mengatakan kalau tol ini digratiskan akan membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. "Semua kendaraan seperti angkot, motor dan sebagainya akan masuk ditambah lagi harus memperbaiki lubang-lubang di jalan tol, ini membuat pemerintah tidak akan sanggup untuk membiayainya," katanya.

Kalau tol ingin digratiskan, menurut dia, maka pemerintah terpaksa harus memungut pajak yang sangat tinggi dari masyarakat lewat antara lain menaikkan biaya STNK dan SIM.

Sebelumnya Wacana tol gratis dilontarkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, yang menyinggung bahwa ruas tol yang telah habis masa konsesinya bisa digratiskan.

(mdk/idr)