BPH Migas usul beri Rp 1 T dari setoran badan usaha sukseskan program BBM satu harga

BPH Migas usul beri Rp 1 T dari setoran badan usaha sukseskan program BBM satu harga. Dana tersebut berasal dari iuran yang dibayarkan badan usaha yang bernaung di bawah BPH Migas. Iuran ini sebelumnya disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Cara ini agar Pertamina tak terlalu dibebankan secara finansial.

2017-08-18 18:42:11

BPH migas

Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa, mengatakan siap mendukung Pertamina untuk menyukseskan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Salah satunya dengan cara menghibahkan dana BPH Migas senilai Rp 1 triliun.

Dana tersebut berasal dari iuran yang dibayarkan badan usaha yang bernaung di bawah BPH Migas. Iuran ini sebelumnya disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Usulan ini dicetuskan BPH Migas dengan memperhatikan bahwa Pertamina cukup kesulitan secara aspek keuangan dalam menjalankan program BBM satu harga.

"BPH tawarkan satu solusi. BPH dapat iuran PNBP Rp 1,2 triliun per tahun. Itu BPH pakai lebih kurang Rp 200 miliar. Kami minta dan usulkan, kenapa tidak uang Rp 1 triliun (sisanya), untuk kita membantu Pertamina," ungkapnya dalam konferensi pers 'High Level Meeting' BPH Migas dan Pertamina, di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (18/8).

Tawaran itu diajukan sebagai salah satu cara agar Pertamina tidak terlalu dibebankan secara finansial dalam eksekusi program BBM satu harga. "Jumlah daerah 3T itu ada 160 Kabupaten/kota. Ada sekitar 2000-an kecamatan. Di dalam 2.000 (kecamatan) ada 21.000 desa. Sementara Pertamina baru 50 sudah ngos-ngosan, sudah Rp 300 miliar menombok," jelas dia.

Nantinya, menurut Fanshurullah, dana tersebut juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung. Diharapkan pula dapat meningkatkan jumlah daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang tersentuh program BBM satu harga.

"Buat infrastruktur dan termasuk depot, digunakan Pertamina supaya tidak merugi. Jadi bukan hanya 150 titik (target Pertamina)," ujarnya.

Meskipun demikian, Fanshurullah mengatakan usulan tersebut tentunya tidak serta merta dapat dilakukan. Namun, dia berharap dapat segera terlaksana. "Kalau bisa 2018 Alhamdulilah bisa. Ini masih usul, kita diskusi tadi," pungkasnya.

(mdk/bim)