BPH Migas Minta Lokasi PLTMG Bisa Digunakan untuk Kembangkan Kawasan Ekonomi Khusus

BPH Migas akan segera menerbitkan Hak Khusus dan menetapkan tarif pengangkutan (toll-fee) kepada PT PDG melalui Sidang Komite BPH Migas. Program konversi ke gas ini diharapkan dapat menurunkan BPP listrik menjadi sebesar Rp1.368 kWh dari sebelumnya sebesar Rp1.847 per kWh di MPP Sorong.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa mendukung penggunaan pipa gas PLTMG MPP Sorong, Papua Barat sebagai pipa gas open access. Bahkan pria yang akrab disapa Ifan itu berharap penggunaan pipa gas PLTMG MPP Sorong bisa mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, BPH Migas berharap lokasi-lokasi PLTMG yang akan dikonversi dari BBM ke gas bumi di seluruh Indonesia untuk mempertimbangkan penyalurannya menjadi open access sehingga bisa turut dimanfaatkan oleh Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah tersebut.

"Kami mendukung proyek ini dan ke depannya berharap agar pipa gas yang digunakan untuk menyuplai PLTMG dapat digunakan sebagai pipa open access, sehingga manfaatnya menjadi bertambah," kata Ifan.

Hal itu disampaikan Ifan dalam video konferen saat seremoni pengencangan mur terakhir yang dilaksanakan secara langsung oleh PT PDG di PLTMG MPP Sorong, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

BPH Migas akan segera menerbitkan Hak Khusus dan menetapkan tarif pengangkutan (toll-fee) kepada PT PDG melalui Sidang Komite BPH Migas. Program konversi ke gas ini diharapkan dapat menurunkan BPP listrik menjadi sebesar Rp1.368 kWh dari sebelumnya sebesar Rp1.847 per kWh di MPP Sorong.