Bos Kadin yakin Pemerintahan Jokowi bisa bawa kemudahan berusaha RI ke peringkat 40

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, menyambut baik peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, hal tersebut memberikan satu kepastian bagi pelaku usaha. Rosan mengakui pemerintah secara bertahap terus melakukan perbaikan pada berbagai sektor.

2017-11-06 14:05:22

Ease of Doing Business

Kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia menempati posisi ke-72 pada 2018, angka tersebut meningkat dari posisi 91 pada 2017. Meningkatnya peringkat tersebut menjadi bukti upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dunia usaha Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, menyambut baik peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, hal tersebut memberikan satu kepastian bagi pelaku usaha.

"Kalangan usaha tidak suka kejutan, mereka ingin kepastian. Oleh karena itu, adanya perbaikan ini kami sangat menghargai karena hal tersebut sangat menguntungkan iklim investasi di Indonesia," ujar Rosan di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (5/11).

Rosan mengakui pemerintah secara bertahap terus melakukan perbaikan pada berbagai sektor. Sehingga bukan hal yang sulit apabila pemerintah ingin mencapai peringkat kemudahan berusaha pada posisi 40 pada 2020.

"Setahun satu setengah tahun pemerintah sudah memperbaiki prosedur prosedur dan dengan reformasi selanjutnya, Presiden ingin mencapai peringkat 40 secepat mungkin. Dulu-dulu tidak yakin orang dengan harapan tersebut tapi sekarang kita yakin karena memang bisa," jelasnya.

Rosan menambahkan, saat ini yang menjadi perhatian dalam mendongkrak produktivitas dunia usaha adalah menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelayanan satu pintu, merupakan salah satu solusi agar investasi di Indonesia semakin besar.

"Harus diselaraskan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah memiliki kebijakan yang efektif tapi dalam pelaksanaannya kami harus kerja dengan Pemerintah provinsi dan ini tantangan keselarasan maka harus ada pelayanan satu pintu yang dimulai tahun depan. Kita harus bisa memastikan juga pelaksanaan itu. Jadi kita bisa menarik lebih banyak menarik investasi," tandasnya.

(mdk/bim)