Bos BKPM: Percuma beri insentif tapi masih banyak pungli gila-gilaan

Mantan Menteri Perdagangan ini menegaskan, lebih baik saat ini fokus membenahi permasalahan birokrasi serta deregulasi yang dinilai terlalu menyulitkan. Dia mencontohkan seperti proyek Blok Masela, Maluku, dimana Inpex sama Shell meminta insentif masa eksplorasi dari sebelumnya 20 tahun menjadi 30 tahun.

2016-10-25 14:37:52

BKPM

Pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan investasi di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sejumlah upaya dilakukan dalam mendorong hal tersebut, salah satunya melalui pemberian insentif.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong menilai insentif bukanlah prioritas utama dalam mendorong investasi di Tanah Air. Lembong mengatakan pihaknya akan membenahi birokrasi terlebih dahulu sebelum memberikan insentif, sehingga tak ada lagi pungutan liar dalam pengurusan izin.

"Kalau saya, terus terang tidak terlalu fokus kepada insentif. Karena banyak hal yang perlu dibenahi. Percuma kita kasih banyak insentif tapi di saat yang sama masih banyak pungli-pungli sama perizinan dan lainnya yang gila-gilaan," ujarnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10).

"Sedikit konyol kita memberi insentif menggiurkan tapi masih banyak 'kotoran' atau hal-hal yang tidak masuk akal. Deregulasi dulu, membenahi dulu, baru kita ngomong insentif," pungkasnya.

(mdk/sau)