Bos BI ungkap 3 manfaat pembiayaan swasta di pembangunan infrastruktur
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan beberapa manfaat pembiayaan infrastruktur. Sebagai negara berkembang, peran investor dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kunci.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan beberapa manfaat pembiayaan infrastruktur. Sebagai negara berkembang, peran investor dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kunci.
"Pembiayaan infrastruktur akan percepat perkembangan infrastruktur yang sudah cepat dalam 4 tahun terakhir. Maka pembangunan infrastruktur 4 tahun ini dan terus berlangsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang," kata Perry di Hotel Conrad, Bali, Selasa (9/10).
Bahkan, salah satu studi menunjukkan infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 persen tentunya dibarengi dengan berbagai reformasi yang lainnya.
Manfaat ke dua, pembiayaan oleh swasta membantu perbaikan current account deficit. Hal itu sejalan dengan misi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sedangkan manfaat ke tiga, dengan semakin banyak pembiayaan pembiayaan swasta mampu meningkatkan instrumen pembiayaan. Dengan begitu, pasar keuangan di Indonesia akan lebih dalam.
"Jadi tidak hanya korporasi tapi instrumen pembiayaan ritel ini bisa meningkat," tegas Perry.
Pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang diselenggarakan di Bali ini, ditegaskan Perry dihadiri lebih dari 32 ribu peserta. Selain pejabat negara juga dihadiri berbagai pengusaha dari penjuru dunia. Hal ini yang menjadi potensi RI dalam menawarkan berbagai model pembiayaan proyek infrastruktur.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Sri Mulyani sebut paradigma pembiayaan infrastruktur harus berubah
OJK tawarkan skema pembiayaan infrastruktur baru di pertemuan tahunan IMF-World Bank
Pengusaha nilai pembangunan infrastruktur RI dorong pertumbuhan ekonomi
2019, pemerintah lakukan pemeliharaan jalan nasional lewat availability payment
Jokowi soal dana desa Rp 187 triliun: Ini bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur