Bos Bappenas: Konsumsi penduduk miskin terhadap pulsa handphone meningkat

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pola konsumsi penduduk miskin Indonesia masih didominasi oleh konsumsi beras dan rokok filter. Selain kedua komponen tersebut, belakangan ini konsumsi penduduk miskin juga disumbang oleh pulsa telepon seluler atau handphone (HP).

2018-06-04 18:19:52

Bappenas

"Untuk non pangan khususnya untuk pulsa HP. Karena ternyata kalau kita lihat kelompok 40 persen terbawah konsumsi mereka terhadap HP cukup besar bahkan kalau mengikuti data Maret 2016 maka kontribusi konsumsi pulsa perkapita perbulan bisa mencapai 25 persen," ujar Bambang di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Senin (4/6).

Bambang mengatakan, penggunaan pulsa HP di satu sisi memang cukup baik, artinya hal tersebut mendukung upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan melalui elektronik banking. Namun di sisi lain, penggunaan berlebihan menjadi pemicu kemiskinan karena umumnya masyarakat mengalokasikan dananya membeli pulsa.

"Di satu sisi ada unsur produktif karena sekarang pemerintah lebih banyak menyalurkan bantuan melalui elektronik banking salah satunya melalui bantuan HP. Tetapi di sisi lain banyak konsumsi yang bisa lebih dijaga sehingga tidak menghabiskan daya beli mereka. Satu hal lagi yang menarik, semakin rendah incomenya justru proporsi membeli hp semakin besar," jelasnya.

"Ini lebih karena pengeluaran dasar seperti perumahan, listrik, BBM dan pendidikan sudah disupport oleh pemerintah sehingga mereka menggunakan income yang masih ada untuk membeli pulsa dalam jumlah signifikan," tambahnya.

Oleh karena itu, untuk menekan jumlah kemiskinan pemerintah akan mendorong beberapa faktor. Pertama, melakukan pengendalian inflasi melalui harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Kedua, mendorong peningkatan upah buruh tani dan ketiga integrasi program penanggulangan kemiskinan.

"Karena itu kami mendorong beberapa faktor yang kemarin mendorong penurunan kemiskinan. Pertama inflasi harus terjaga stabil. Peningkatan upah buruh tani. Serta integrasi program penanggulangan kemiskinan. Khususnya kita harus melakukan alokasi subsidi pangan dan yang tepat sasaran. Serta penyaluran PKH yang terintegrasi dan dana desa," tandasnya.

(mdk/azz)