Bos Adira Finance: Tak Semua Nasabah Dapat Akses DP Nol Persen
Direktur Utama PT Adira Finance, Hafid Hadeli menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan untuk pemberian DP nol persen tersebut. Apalagi dalam aturan itu pelaku usaha yang memberikan harus memiliki kredit macet atau non performing loan (NPL) di bawah atau sama dengan satu persen.
Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan revisi POJK Nomor 29/POJK.05/2014 mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan terus bergulir. Regulator keuangan ini ingin menggairahkan industri multifinance (pembiayaan) untuk mengeluarkan aturan terkait uang muka atau down payment (DP) nol persen pembelian kendaraan bermotor.
Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance), Hafid Hadeli menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan untuk pemberian DP nol persen tersebut. Apalagi dalam aturan itu pelaku usaha yang memberikan harus memiliki kredit macet atau non performing loan (NPL) di bawah atau sama dengan satu persen.
"DP nol persen itu kan kalau aturannya dikaitkan dengan NPL. Sebetulnya kita bisa melalukan itu tapi diserahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Jadi apakah perusahaan itu mau bisa ikut atau tidak iya tergantung dari kebijakan menyetujui customernya," kata Hafid saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/11).
Hafid mengatakan kemungkinan besar DP nol persen nantinya akan diberikan kepada customer-customer tertentu. Ini dilakukan untuk mengurangi tingkat risiko terhadap kredit macet, sehingga keuangan perusahaan diyakini akan tetap sehat.
"Ada customer-customer tertentu misalnya ya customer perusahaan. Perushaannya, perushaan bagus DP bisa nol persen. Tapi kalau custumer perorangan mungkin akan berisiko sekali untuk DP nol persen," katanya.
"Untuk beberapa nasabah khusus yang memang bagus bisa saja kita lakukan. Sesuai dengan risiko masing-masing," tutupnya.
Baca juga:
Soal hunian DP 0 persen untuk ASN, Timses Jokowi bantah tiru program Anies
Sandiaga: Alhamdulillah Pak Jokowi mengakui program hunian DP 0 persen
Harga tanah jadi hambatan pembangunan rumah untuk PNS
Bertemu Wapres JK, APERSI minta pembangunan rumah subsidi diperbanyak di 2019
Pengembang: DP nol persen tidak cocok untuk rumah subsidi