Boediono serukan konsensus nasional hilangkan subsidi BBM

Harus melibatkan melibatkan berbagai kalangan, baik pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pengusaha.

Wakil Presiden Boediono menyerukan perlunya konsensus nasional untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Konsensus itu harus melibatkan melibatkan berbagai kalangan, baik pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pengusaha. 

"Saya berharap dalam beberapa tahun ke depan ada langkah-langkah sistematik ke arah suatu tujuan bersama. Jadi ada insentif maupun disinsentif yang ditata menuju clean energy sistem yang didasarkan pada master plan jangka menengah dan panjang,” ujarnya saat membuka Indonesia Green Infrastructure Summit 2014, di Jakarta, Selasa (29/4).

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu kendala mensejahterakan bangsa Indonesia. Di sisi lain, dia mendorong agar pembangunan infrastruktur harus memerhatikan lingkungan atau green infrastructure.

 "Harus ada sistem pembiayaan yang merangkul pihak lain di luar pemerintah, tanpa itu tidak mungkin dapat dilaksanakan,” ucap Wapres.

Menurutnya, pembangunan Indonesia akan berhasil jika tak ada kendala infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang tidak hanya terampil, tetapi juga inovatif. “Jadi tidak hanya terampil, tetapi juga bisa mengisi institusi kita, baik ekonomi, sosial, maupun politik,” katanya.