BKF: Inflasi Oktober 2021 Dipicu Pelonggaran PPKM & Peningkatan Mobilitas Masyarakat
Inflasi inti mulai meningkat meski masih terbatas dengan mencapai kisaran 1,33 persen (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan pada September 2021 sebesar 1,30 persen (yoy). Secara spasial, 68 kota mengalami inflasi dan 22 kota mengalami deflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis inflasi pada Oktober 2021 tercatat 1,66 persen (yoy). Secara bulan ke bulan, terjadi inflasi sebesar 0,12 persen (mtm) sehingga kumulatif mencapai 0,93 persen (ytd).
Inflasi inti mulai meningkat meski masih terbatas dengan mencapai kisaran 1,33 persen (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan pada September 2021 sebesar 1,30 persen (yoy). Secara spasial, 68 kota mengalami inflasi dan 22 kota mengalami deflasi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, peningkatan inflasi dipengaruhi naiknya inflasi administered price. Kenaikan ini seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat di tengah masih tumbuh terbatasnya inflasi inti dan melambatnya inflasi volatile food.
"Laju inflasi Oktober tercatat 1,66 persen (yoy), meningkat dari angka September 1,60 persen (yoy), dipengaruhi oleh naiknya inflasi administered price seiring mobilitas masyarakat yang meningkat di tengah masih tumbuh terbatasnya inflasi inti dan melambatnya inflasi volatile food," kata Febrio di Jakarta, Senin (1/11).
Dia melanjutkan, kebijakan pelonggaran PPKM secara bertahap mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, baik di dalam daerah maupun antar-daerah. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat secara umum.
Beberapa kelompok pengeluaran mengalami tren kenaikan inflasi, seperti pada kebutuhan sandang, jasa perumahan, perlengkapan rumah tangga, dan transportasi. Di sisi lain, juga terdapat perlambatan terbatas pada kesehatan, pendidikan, dan penyediaan makanan dan minuman atau restoran.
Inflasi volatile food mengalami penurunan, mencapai 3,16 persen (yoy) dibandingkan pada September yang mencapai 3,51 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi penurunan harga pangan, seperti telur ayam ras dan sayur-sayuran. Anjloknya harga telur disebabkan pasokan telur secara nasional masih surplus. Namun karena penyerapan yang belum maksimal akibat berbagai pembatasan kegiatan. Harga sayuran pun menurun karena melimpahnya stok akibat faktor panen.
Di sisi lain, peningkatan harga terjadi juga pada komoditas cabai merah, daging ayam ras, serta minyak goreng. Harga minyak goreng meningkat tajam akibat harga Crude Palm Oil (CPO) global yang masih dalam tren meningkat.
Jaga Akses Pangan
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga akses pangan masyarakat miskin dan rentan dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan serta melakukan stabilisasi harga pangan pokok, terutama beras. Pemerintah Pusat dan Daerah juga terus memantau potensi kenaikan harga pangan di akhir tahun mengingat faktor masuknya musim penghujan dan momen perayaan Natal dan liburan akhir tahun.
Inflasi administered price (AP) melanjutkan tren peningkatan mencapai 1,47 persen (yoy), naik dari September 0,99 persen (yoy). Naiknya inflasi komponen ini didorong oleh dampak peningkatan tarif angkutan udara seiring mobilitas masyarakat antardaerah yang mulai meningkat. Selain itu, komponen AP dipengaruhi dampak kenaikan harga rokok kretek filter dan bensin nonsubsidi (Pertamax Turbo dan Dex) meskipun relatif kecil.
"Dalam masa pemulihan ekonomi, Pemerintah tetap konsisten untuk mendukung terjaganya harga energi domestik untuk menjaga momentum pemulihan konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat," kata dia.
Melihat perkembangan hingga Oktober, inflasi berpotensi menguat secara bertahap seiring dengan perkembangan positif mobilitas masyarakat pasca pelonggaran PPKM. Natal dan Tahun Baru serta liburan akhir tahun menjadi momen peningkatan konsumsi sehingga dapat mendorong kenaikan inflasi.
Selain itu, risiko kenaikan harga pangan akan mendorong tekanan inflasi. Outlook inflasi 2021 diperkirakan dapat mencapai 1,8 persen (yoy).
"Seiring dengan peningkatan mobilitas, Pemerintah mengantisipasi terjadinya ledakan mobilitas yang dapat berisiko penularan wabah Covid-19 dengan menghapus cuti bersama akhir tahun dan memperketat syarat perjalanan antardaerah," kata Febrio.
(mdk/idr)