Bisnis jual beli gas Pertamina dinilai perlu diawasi

Pola penjualan gas Pertamina yang melibatkan sejumlah trader dinilai bisnis tak sehat.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi bisnis jual beli gas PT Pertamina (Persero). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta untuk memberikan perhatian serius adanya dugaan praktik jual beli gas yang merugikan negara.

"Sektor energi dalam arti pengembangan yang berindikasi menjadi kasus, masih terbatas. Penegak hukum harus memberi perhatian lebih pada penyimpangan sumber daya alam, termasuk sektor migas. Sayangnya, KPK saja sampai sekarang masih di sisi pencegahan, sementara Kejaksaan dan Kepolisian jauh tertinggal," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW, Firdaus Ilyas di Jakarta, Jumat (6/11).

Menurut dia, pola penjualan gas Pertamina yang melibatkan sejumlah trader merupakan bisnis tak sehat. Sehingga, konsumen dipaksa harus membayar lebih mahal dari harga jual aslinya.

"Lucu jika dari Pertamina EP kemudian dijual ke Pertagas kemudian menjual lagi ke broker gas. Seharusnya sesuai skema bisnis umum saja, dari Pertamina EP ke Pertagas terus langsung ke end user atau konsumen," tandas Firdaus.

Firdaus berharap, para penegak hukum jeli melihat kontrak jual beli migas agar tidak ada penyimpangan.

"Kalau tidak diperbaiki akan semakin parah. Itu mesti diberantas. Orang tidak punya kemampuan, kemudian main di industri gas berbekal portofolio politik," katanya.

Dia menambahkan persaingan tidak sehat tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dengan begitu, pendapatan negara dari penjualan gas umi tanah air tak maksimal.

"Padahal ini sektor energi primer, ujungnya juga bisa menambah laju inflasi. Industri juga seperti industri baja, petrokimia, keramik dirugikan karena harga gas jadi mahal akibat ulah trader gas abal-abal," pungkas dia.