Bertemu parlemen Uni Eropa, Wapres JK perjuangkan ekspor CPO Indonesia

JK juga berharap kepada Uni Eropa agar ekspor CPO bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Salah satunya yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat di dunia. Karena kata JK, hal tersebut tergantung pada perdagangan minyak sawit.

2018-05-09 15:11:24

kelapa sawit

Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima delegasi Parlemen Uni Eropa. Dalam pertemuan tersebut, JK bersama Delegasi Parlemen Uni Eropa David Mc Allister sebagai Ketua Komite Foreign Affairs Committee/AFET) dan Warner Langen (Chairman of Delegation for Relations with the Countries of Southeast Asia and ASEAN/DASE) membicarakan soal ekspor minyak sawit mentah atau CPO Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, JK berharap kerja sama yang baik dengan Uni Eropa bisa terus dijaga. Wapres JK mengakui ada beberapa masalah-masalah yang kurang tepat, salah satunya yaitu pembatasan ekspor CPO Indonesia oleh Uni Eropa.

"Seperti masalah palm oil. Jangan dianggap itu sebagai komoditi. Tapi harus mempekerjakan jutaan orang. Kalau itu terjadi masalah (Penghentian ekspor). Ini bisa menimbulkan kemiskinan," kata JK di Kantornya, Rabu (9/5).

Tidak hanya itu, JK juga berharap kepada Uni Eropa agar ekspor CPO bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Salah satunya yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat di dunia. Karena kata JK, hal tersebut tergantung pada perdagangan minyak sawit. "Padahal semua negara ingin SDGs (Sustainable Development Goals) maka akan merusak program SDGs," kata JK.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi membenarkan dalam pertemuan tersebut juga membahas terkait SDG' dan minyak sawit. "Tentunya kita bicara mengenai SDG's dan palm oil. Jadi palm oil kita letakkan dalam konteks implementasi sustainable development goals, terutama kaitannya adalah elemen untuk poverty alleviation," kata Retno.

Dalam hal tersebut Retno menjelaskan masih ada beberapa proses dan pihak Uni Eropa belum memberikan kepastian.

"Jadi messagenya sudah jelas kepada parlemen Eropa. Proses untuk legislasi, kan tak hanya dilakukan oleh parlemen, jadi draft resolusi parlemen belum dapat diimplementasikan karena ada proses lain yang harus dilakukan," papar Retno.

(mdk/idr)