Belum teken perjanjian kontrol tembakau, RI dinilai setara Somalia

"Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan populasi besar yang belum meratifikasi FCTC."

Dewan Perwakilan Rakyat didorong untuk mendesak pemerintah segera meratifikasi konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Sebab, Indonesia menjadi satu dari sembilan negara yang belum meratifikasi perjanjian internasional yang diadopsi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

"Tanda negara beradab adalah peduli akan kesehatan. Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan populasi besar yang belum meratifikasi FCTC, sejajar dengan Somalia, Eritrea, dan Andorra," kata Ketua Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Kartono Muhammad saat diskusi terkait Pro dan Kontra RUU Tembakau, Jakarta, Sabtu (28/5).

Padahal, menurut Kartono, Indonesia sebagai anggota WHO terlibat dalam penyusunan draf konvensi tersebut. Kala itu, Indonesia diwakili Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

"Setelah disusun, kemudian mau diteken nggak boleh, kan aneh."

Keengganan Indonesia meratifikasi kemudian membuat jengkel Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Hingga akhirnya, pada Oktober 2013, OKI membuat memo khusus mendesak Indonesia untuk meratifikasi.

"Indonesia satu-satunya anggota OKI yang belum meratifikasi."

Dalam kesempatan sama, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Supratman Andi Atgas mengatakan pemerintah memiliki peran sentral dalam pengendalian konsumsi rokok. Tugas itu bisa lebih mudah dilakukan jika pemerintah meratifikasi FCTC.

"Disitu sudah bicara pengendalian semuanya, tapi ini tak dilakukan pemerintah. Aapakah ini artinya pemerintah melakukan pembiaran?" katanya. "Sudah 180 negara meratifikasi."