Belanja Negara Capai Rp1.913 Triliun per September 2022, untuk Apa Saja?
Sri Mulyani merincikan, pos-pos anggaran yang telah menyerap APBN sampai bulan September. Belanja Kementerian/Lembaga (KL) telah menyerap Rp674,4 triliun atau terserap 71,3 persen dari target APBN.
Realisasi belanja negara per September 2022 telah mencapai Rp1.913,9 triliun. Angka ini baru mencapai 61,6 persen dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.106,4 triliun.
"Sampai dengan akhir September realisasi belanja negara mencapai Rp1.913,9 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA, di Jakarta, Jumat (21/10).
Sri Mulyani merincikan, pos-pos anggaran yang telah menyerap APBN sampai bulan September. Belanja Kementerian/Lembaga (KL) telah menyerap Rp674,4 triliun atau terserap 71,3 persen dari target APBN.
Belanja ini digunakan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada masyarakat. Kemudian untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai. Termasuk THR dan gaji ke 13 serta kegiatan operasional KL.
Dari pos anggaran belanja non KL realisasinya baru mencapai Rp 686,8 triliun atau baru terserap 50,7 persen dari target APBN.
Belanja ini disalurkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Anggaran ini juga digunakan untuk pembayaran pensiun dan jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pembiayaan Investasi
Sementara itu, pembiayaan investasi yang telah terealisasi sebesar Rp60 triliun. Pembiayaan ini disalurkan pada klaster infrastruktur untuk mendukung belanja modal KL. Khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
Berbagai realisasi tersebut kata Sri Mulyani menunjukan upaya pemerintah untuk menjadi penyangga situasi ekonomi global yang sedang bergejolak. Agar, dampaknya tidak langsung dirasakan di tingkat masyarakat secara langsung.
"Belanja negara Rp1.913,8 triliun, sebagai shock absorber untuk menghadapi guncangan dari ekonomi global untuk melindungi masyarakat dan perekonomian kita," pungkasnya.
(mdk/idr)