Belanja APBN yang Tinggi Dinilai Belum Mampu Dongkrak Ekonomi RI

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Prijambodo menilai bahwa kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya merupakan suatu hal wajar. Namun, peningkatan itu tidak cukup dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2019-08-12 11:24:40

Bappenas

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) BambangPrijambodo menilai bahwa kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya merupakan suatu hal wajar. Namun, peningkatan itu tidak cukup dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bambang menyampaikan saat ini belanja negara melalui APBN sudah mencapai sekitar Rp 2.000 triliun lebih namun masih banyak beranggapan dan merasa perlu harus ditingkatkan. Ini dikarenakan, belanja negara tersebut belum berdampak langsung dalam menangani berbagai persoalan yang ada di Indonesia.

"Banyak pertanyaan APBN sudah meningkat. Seingat saya 2004 Rp 400 triliun sekarang Rp 2.000 triliun 5 kali lipat tapi efektivitasnya masih banyak beranggapan masih harus ditingkatkan terutama di dalam kota mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan juga di dalam mengurangi ketimpangan," katanya dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).

Bambang menyampaikan tingginya APBN menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dikarenakan, banyak harapan yang diletakan kepada belanja APBN untuk menyelesaikan beragam persoalan di Tanah Air.

"Fungsi fiskal sangat beragam, cukup banyak beban yang dipikul fungsi fiskal, baik sebagai stimulus, pemerataan, dan mengurangi kesenjangan," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo menambahkan, bila melihat data pada 2011-2018 spending belanja negara yang dilakukan pemerintah memang merangkak terlihat naik. Namun itu semua belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Apakah metode dan rancangan sudah refleksikan apa yang diharapkan sebagai belanja kualitas? Peningkatan belanja kementerian lembaga belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal," tandasnya.

(mdk/azz)