Begini Skema Perumahan PNS di Ibu Kota Baru

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan perumahan bagi PNS yang pindah ke ibu kota baru. Nantinya akan disediakan dua jenis hunian, yakni rumah dinas dan rumah umum.

2019-08-27 12:13:24

Kementerian PUPR

Menurut dia, untuk rumah dinas nantinya tidak dapat dimiliki oleh PNS. Jika PNS ingin memiliki hunian pribadi, maka dapat membeli hunian yang disediakan pengembang.

"Tidak. Rumah negara. Saya katakan rumah dinas itu rumah negara. Tidak jadi milik. Yang milik itu rumah umum kalau mau beli nanti pengembang yang menyiapkan," kata dia, saat ditemui, di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (27/8).

Terkait jumlah hunian yang bakal dibangun, kata dia, saat ini pihaknya masih menunggu konsep makro dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Juga kepastian berapa jumlah PNS yang bakal hijrah ke ibu kota baru.

"Nanti arahannya saya tunggu dari Bappenas. dari pimpinan belum ada arahan. Kita akan menyiapkan pertama, dekat dengan tempat kerjanya. Contohnya dibangun asrama atau tempat tinggalnya. Untuk rumah umum akan kita petakan di sana. Tapi jumlahnya masih dalam analisis dan perhitungan," jelasnya.

Dia menambahkan, nantinya rumah PNS akan dibangun dalam dua tipe, yakni model rumah susun (rusun) atau apartemen dan dalam bentuk landed house atau rumah tapak. "Tentu beda tipe-tipenya. Untuk pejabat eselon II dan ASN lainnya itu vertikal. Untuk pejabat Kementerian dan Lembaga itu rumah dinas landed (rumah tapak atau landed house)," tandasnya.

(mdk/azz)