Batan: PLTN bakal jalan asal Jokowi setuju

"Keputusan untuk go nuklir atau tidak, itu ada di presiden."

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) bakal terus mendorong pemerintah untuk berani membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Masalahnya, keputusan untuk go nuklir atau tidak, itu ada di presiden. Sebelumnya sudah pernah disampaikan. Tapi belum ada jawaban. Nanti kalau ketemu lagi akan saya tanyakan," ujar Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto saat diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Institut Komunikasi Nasional (IKN), dan PT Sewatama bertajuk "Energi Kita: PLTN yang aman dan efisien untuk atasi krisis listrik", Jakarta, Minggu (12/4).

Sejatinya, menurut Djarot, masyarakat Indonesia sudah setuju dengan adanya pembangunan PLTN. Berdasarkan survei Batan, sebanyak 72 persen dari 5 ribu responden di Indonesia menyatakan bisa menerima PLTN.

"Kami adakan jajak pendapat oktober 2014 soal pemanfaatan energi nuklir ini. Hasilnya 73 persen masyarakat dukung. Demand dari listrik ke depan akan sulit dipenuhi. Tapi sekali lagi, asal presiden oke, PLTN pasti jalan," pungkas dia.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan Indonesia tak kekurangan ahli tenaga nuklir. Bahkan, sekitar 15 tenaga ahli Indonesia sudah ikut mengoperasikan sejumlah reaktor nuklir dunia.

Atas dasar itulah, menurut Nasir, Indonesia sudah siap untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Kemampuan sumber daya manusia luar biasa, ini yang dibutuhkan sudah tersedia," ujarnya.