Baru 41 Persen Proyek Strategis Nasional yang Rampung Hingga Akhir 2019
Hingga akhir 2019 baru 41 persen Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah rampung. Adapun total keseluruhan PSN yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 56/2018 adalah sebanyak 223 proyek.
Hingga akhir 2019 baru 41 persen Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah rampung. Adapun total keseluruhan PSN yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 56/2018 adalah sebanyak 223 proyek.
Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengungkapkan 41 persen atau 92 PSN yang telah rampung tersebut memiliki nilai investasi Rp467,4 triliun. Sementara itu, 30 proyek lainnya saat ini masih dalam tahap transaksi dan penyiapan. Ditambah dengan 1 program industri penerbangan.
"Hingga akhir tahun ini sebanyak 92 proyek telah tuntas dengan nilai investasi Rp467,4 triliun," kata dia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/12).
Selain 223 PSN tersebut, pemerintah juga menargetkan tiga program lainnya yakni program kelistrikan, program industri pesawat terbang serta pemerataan ekonomi dengan total investasi sebesar Rp4.202 triliun. Di akhir 2020 nanti ditargetkan penyelesaian proyek mencapai 95 persen atau sebanyak 141 proyek.
"Kita target 141 proyek dengan nilai Rp801,4 triliun," ujarnya.
15 Sektor
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam laman resminya, dalam Perpres No. 56/2018 disebutkan yang termasuk PSN adalah 15 sektor yang sektor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terdiri dari jalan tol dan jalan nasional serta sarana prasarana kereta antarkota dan dalam kota sebanyak 69 proyek.
Kemudian proyek revitalisasi bandara, pembangunan 7 bandara baru, program 1 juta rumah, pembangunan kilang minyak, energi sampah, dan proyek pipa gas/terminal LPG sebanyak 11 proyek.
Selanjutnya PSN untuk air minum sebanyak 8 proyek, bendungan/jaringan irigasi serta tanggul penahan banjir sebanyak 51 proyek, kawasan ekonomi khusus/kawasan industri prioritas, pariwisata, smelter, perikanan dan kelautan serta infrastruktur pendidikan.
(mdk/azz)