Bappenas ungkap kelemahan program bantuan sosial tak maksimal hapus kemiskinan

2017-12-07 14:44:21

Kemiskinan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan hambatan besar bagi pelaksanaan program bantuan sosial adalah belum adanya koordinasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Hal ini disebabkan tuntutan Undang-Undang.

"Masing-masing Kementerian/Lembaga punya program sendiri dan mereka dikejar berdasarkan Undang-Undang mengenai keberhasilan penggunaan program," ungkap Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Pungky Sumadi, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Tuntutan penuntasan program masing-masing itulah, menurut dia, membuat (K/L) enggan bekerja sama. "Sering kali dari kementerian merasa 'Oke, saya punya program, tanggung jawab saya. Yang lain jangan ikut-ikutan'. Makanya gimana? Ini yang jadi persoalan kita," kata dia.

"Ini yang saya bilang tadi. Masalah paling besar dari pembangunan adalah koordinasi. Itu hantunya pembangunan di situ," sambung Pungky.

Oleh karena itu, perlu ada kesadaran dari semua pihak bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya program eksklusif satu kementerian, melainkan tanggung jawab nasional yang harus dilakukan bersama-sama. "Dibandingkan kita satu-satu, lebih baik bersama. Itu menjadi lebih bagus," jelasnya.

Guna meningkatkan koordinasi, lanjutnya, adalah komunikasi yang lebih lancar dan berkelanjutan antar pihak. "Tidak perlu ada regulasi. Regulasi itu sudah terlalu banyak. Yang perlu kita lakukan adalah mengetuk pintu masing-masing Kementerian. Itu saja," tandasnya.

(mdk/bim)