Bappenas: Tujuan Pemindahan Ibu Kota untuk Mencapai Target Indonesia Emas di 2045
Sebagai superhub, Rudy menilai IKN akan memiliki enam klaster ekonomi, meliputi Industri Teknologi Bersih, Farmasi Terintegrasi, Industri Pertanian Berkelanjutan, Ekowisata dan Wisata Kesehatan, Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia, serta Energi Rendah Karbon.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy Prawiradinata menyampaikan bahwa tujuan besar pemindahan ibu kota negara (IKN) adalah untuk memastikan di tahun 2045, Visi Indonesia Emas Tahun 2045 bisa tercapai.
"Terkait desain ibu kota, pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan Timur," kata Rudy yang juga merupakan Penanggung Jawab Tim Koordinasi Nasional Pemindahan IKN tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (11/3).
Terhadap perekonomian Indonesia, kontribusi ekonomi daerah timur baru mencapai sekitar 15 persen, serta sekitar 85 persen jumlah penduduk masih terpusat di Jawa dan Sumatera.
Dengan demikian, pemindahan ibu kota menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menyiapkan enam kluster ekonomi dan dua kluster pendukung.
"Dengan tujuan itu, kita mendorong transformasi ekonomi,” ujarnya.
Sebagai superhub, Rudy menilai IKN akan memiliki enam klaster ekonomi, meliputi Industri Teknologi Bersih, Farmasi Terintegrasi, Industri Pertanian Berkelanjutan, Ekowisata dan Wisata Kesehatan, Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia, serta Energi Rendah Karbon.
Selain itu, ada pula dua kluster pendukung, yakni Pendidikan Abad ke-21 dan Smart City dan Pusat Industri 4.0, sehingga pemindahan IKN merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur.
Dia menuturkan dengan pemindahan IKN hingga 2024 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap akan ikut pindah ke Ibu Kota Nusantara dengan perubahan pola pikir yang berbeda, sehingga IKN akan mendorong profesionalisme ASN lebih merata secara nasional.
“Jadi, ini kesempatan yang sangat besar untuk tujuan visi 2045, tapi bukan sekadar pindah dan tentu memerlukan ASN yang profesional. Reformasi birokrasi dipertajam dan sumber daya manusia (SDM) dimaksimalkan,” tambah Rudy.
Baca juga:
Air dan Tanah dari 7 Kabupaten di NTT Dibawa ke IKN Nusantara
VIDEO: Sosok Bos Sinarmas Land, Wakil Kepala IKN Pilihan Presiden Jokowi
Kepala BIN: IKN Jalan Indonesia Lampaui Pertumbuhan Sebelum Pandemi Covid-19
Jokowi ke Kepala Otorita IKN: Setop Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah
Jokowi Minta Badan Otorita Kerja Cepat Tarik Investasi ke IKN