Banyak pegawai pensiun, Sri Mulyani buka lowongan 2.880 CPNS

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satu kementerian yang mendapatkan tambahan CPNS tersebut. Kuota yang didapat Kementerian pimpinan Sri Mulyani ini mencapai 2.880 CPNS. Sri Mulyani mengungkapkan alasan dibukanya lowongan tersebut. Sebab, jumlah pensiun di Kemenkeu sampai dengan 2019 mencapai 8.029 pegawai.

2017-09-07 16:08:49

Kemenkeu

Pemerintah kembali membuka lowongan gelombang kedua sebanyak 17.928 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun ini. Rinciannya, 17.428 lowongan di 60 kementerian/lembaga dan 500 lowongan di 1 pemerintah provinsi yaitu Kalimantan Utara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satu kementerian yang mendapatkan tambahan CPNS tersebut. Kuota yang didapat Kementerian pimpinan Sri Mulyani ini mencapai 2.880 CPNS.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan alasan dibukanya lowongan tersebut. Sebab, jumlah pensiun di Kemenkeu sampai dengan 2019 mencapai 8.029 pegawai. Dalam kurun waktu 2015-2017 terdapat 4.708 pegawai pensiun.

"Kementerian Keuangan membutuhkan pegawai Kementerian. Yang jumlahnya pensiun sampai dengan tahun 2019 adalah mencapai 8.029 orang. Yang selama ini karena tidak ada rekrutmen yang baru tentu atrisi ini telah mengurangi jumlah tenaga kerja maupun staff di Kementerian Keuangan," ujar Sri Mulyani saat pengumuman CPNS, di Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (7/9).

Dia menegaskan, rekrutmen pegawai baru diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis pelayanan dan pengawasan keuangan negara, baik pada kantor pusat maupun di vertikal. Dia berharap CPNS yang didapat memiliki integritas, menjaga profesionalisme dan bisa bekerja secara sinergis.

"Dan memiliki jiwa pelayanan dan selalu berikhtiar untuk menuju kesempurnaan," jelasnya.

Kementerian Keuangan ialah institusi yang sangat penting di dalam mengemban tugas sebagai pengelola keuangan negara. Dengan begitu Kemenkeu memiliki visi dan misi ingin menjadi suatu institusi yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada abad 21.

"Visi dan misinya adalah meningkatkan kepatuhan pajak dan bea cukai meningkatkan penerimaan negara dan pelayanan yang Prima menjelaskan yaitu menerapkan kebijakan APBN," pungkas Sri Mulyani.

(mdk/sau)