Bantu peralatan SMK, Menperin Airlangga minta tambahan anggaran Rp 828 miliar

"Untuk tahun 2018, kami telah mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan sebesar Rp 828 miliar untuk bantuan peralatan bagi SMK, pelatihan guru, dan sertifikasi lulusan," ujar Airlangga.

2017-10-02 14:55:54

Kemenperin

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 828 miliar dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan dalam pengadaan bantuan peralatan bagi SMK, pelatihan guru, dan sertifikasi lulusan.

"Untuk tahun 2018, kami telah mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan sebesar Rp 828 miliar untuk bantuan peralatan bagi SMK, pelatihan guru, dan sertifikasi lulusan," ujar Airlangga di Kawasan Industri Medan (KIM), Medan, Senin (2/10).

Airlangga mengatakan, untuk tahun ini dalam pengadaan peralatan praktik minimum di SMK, Kementerian Perindustrian telah merealokasi anggaran sebesar Rp 40 miliar, yang dialokasikan untuk 70 SMK dengan rata-rata nilai bantuan sebesar Rp 500 juta per SMK.

"Pada tahun ini telah merealokasi anggaran sebesar Rp 40 miliar, yang dialokasikan untuk 70 SMK dengan rata-rata nilai bantuan sebesar Rp 500 juta per SMK," jelasnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi guru produktif, Kemenperin telah menyepakati kerja sama dengan ITE Singapura dan Taiwan untuk pelatihan dan magang guru SMK dalam berbagai bidang.

"Di antaranya di bidang Teknik Permesinan, Teknik Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik, Otomatisasi Industri dan Machine Tools. Sebanyak 200 orang akan diikut sertakan dalam pelaksanaannya tahun depan," jelas Airlangga.

"Selain itu, kami juga akan memfasilitasi penyediaan silver expert dan pemagangan guru produktif pada industri,” tambah Airlangga.

Sementara itu, untuk memfasilitasi praktik kerja industri bagi siswa dan magang guru, Kemenperin mendorong pelaku industri untuk menyediakan workshop, laboratorium, training center atau teaching factory di perusahaan serta memiliki instruktur sebagai tenaga pembimbing.

"Dalam hal ini, kami telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif bagi perusahaan industri yang melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi," tandasnya.

(mdk/idr)