Bantu peneliti nasional, pemerintah bentuk lembaga pendanaan

DIPI akan memberikan pendanaan penelitian tahun jamak bagi ilmuwan-ilmuwan terbaik Indonesia.

2016-03-30 11:34:23

Penelitian

Pemerintah meresmikan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) sebagai lembaga pendanaan bagi penelitian sains di Indonesia. Nantinya DIPI akan memberikan pendanaan penelitian tahun jamak bagi ilmuwan-ilmuwan terbaik Indonesia.

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati mengatakan adanya pemberian pendanaan ini agar para ilmuwan mampu memberikan inovasi baru guna meningkatkan daya saing bangsa.

"Untuk mendorong riset diperlukan banyak hal selain berbagai aturan yang berpihak dan memberikan iklim yang kondusif, tapi diperlukan juga lembaga penelitian yang berkualitas. Untuk itu keberadaan DIPI akan ikut menyemarakkan dan mendorong dan meningkatkan semangat para peneliti untuk melahirkan inovasi," kata Dimyati di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/3).

Dia menambahkan, pendirian DIPI berdasarkan Keputusan Presiden no.9/2016 tentang perubahan anggaran dasar dan rumah tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Sehingga DIPI mendukung visi AIPI dalam mempromosikan budaya ilmiah unggul di Indonesia.

DIPI memiliki delapan area penelitian, yakni identitas, keragaman, dan budaya; Kepulauan, Kelautan, dan Sumber Daya Hayati; Kehidupan, Kesehatan dan Nutrisi; Air, pangan, dan energi; Bumi, iklim, dan alam semesta; Bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana; Material dan Sains Komputasi; serta Ekonomi masyarakat dan tata kelola.

DIPI sendiri dapat beroperasi atas dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Ristek dan Dikti, yang diwujudkan dengan komitmen pendanaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP). Selain itu, berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Kerajaan Inggris juga turut membantu mendirikan pembentukan DIPI.

"Tahun 2016 merupakan tahun yang memberikan suasana cerah bagi para peneliti karena pemerintah concern terhadap berbagai hal yang mendukung negeri ini," imbuh Dimyati.

(mdk/bim)