Bank Indonesia setuju saran Bank Dunia soal kenaikan harga BBM?

BI: Kebijakan kenaikan harga BBM lebih ampuh dari kebijakan fiskal apapun.

Bank Indonesia (BI)  menilai reformasi struktural dalam bentuk kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) lebih efektif ketimbang paket kebijakan fiskal lainnya. Pernyataan ini merespon pandangan Bank Dunia yang menyarankan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Rp 8.500 per liter.

Menurut BI, pengurangan subsidi dengan cara kenaikan BBM dilakukan untuk menyehatkan fiskal dan terhindar dari defisit neraca transaksi berjalan. Menanggapi hal itu, Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, pada dasarnya Indonesia sudah secara intensif melaksanakan reformasi struktural. Paling tidak sejak lima tahun terakhir.

"Pada 2013, ketika dilakukan pengurangan subsidi BBM, itu adalah contoh reformasi struktural yang kuat. Yang lebih kuat daripada penerapan bea keluar atau penerapan bea masuk tambahan bagi barang mewah," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (21/3).

Tapi diakuinya, upaya reformasi tersebut belum cukup kuat dan efektif membendung dampak buruk dari ketidakpastian ekonomi global.

"Itu terlihat dari kebijakan quantitative easing (Federal Reserve AS), ketika sudah dilakukan pengurangan stimulus (tapering-off) itu, ternyata dampaknya cukup besar kepada Indonesia dan Indonesia harus mengakui reformasi struktural kita belum cukup cepat," jelas dia.

Agus menyebutkan, pemerintah masih perlu meningkatkan efektivitas paket kebijakan fiskal yang dikeluarkan pada Agustus dan Desember tahun lalu. Sehingga langkah tersebut diharapkan mampu membuat perekonomian domestik memiliki daya tahan yang kuat dan berkesinambungan.

"Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk kebijakan fiskal lainnya, reformasi struktural terkait dengan pengurangan subsidi BBM akan lebih efektif meredam dampak negatif tapering The Fed terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Kendati demikian, penerapan kebijakan menaikkan harga BBM perlu dibahas di tingkat Kementerian Keuangan, karena berkaitan dengan kesehatan fiskal.

"Kalau kemarin sudah diungkapkan nilai tukar di APBN, itu realisasinya dibandingkan asumsi ada selisih. Kalau bicara lifting minyak, realisasinya jika dibandingkan dengan asumsi juga ada selisih. Sehingga diperlukan penyesuaian APBN," tutup dia.