Bank Indonesia Beberkan 2 Kunci Menjadikan Indonesia Negara Maju di 2045
Dia mengungkapkan, ada dua cara yang dapat dilakukan dalam transformasi ekonomi agar visi Indonesia menjadi negara maju dapat tercapai. Pertama, dengan memperkuat sektor-sektor utama atau unggulan. Kedua adalah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Deputi Direktur Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI), Prijono menyatakan, bahwa transformasi ekonomi diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Apalagi pemerintah bercita-cita dan menargetkan Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang.
Dia mengungkapkan, ada dua cara yang dapat dilakukan dalam transformasi ekonomi agar visi Indonesia menjadi negara maju dapat tercapai. Pertama, dengan memperkuat sektor-sektor utama atau unggulan. Kedua adalah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Hal ini bukan tanpa alasan, sebab menurut Prijono, saat ini banyak negara di dunia yang menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai tulang punggung perekonomiannya, bahkan termasuk negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Sebut saja misalnya ada Australia yang bisa menghasilkan daging halal. Kemudian di Brasil dengan unggasnya, dan keuangan syariah di negara-negara eropa.
"Ini menunjukkan ekonomi syariah sudah mendapatkan tempat tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim," katanya di Jakarta, Senin (27/12).
Dia menambahkan ekonomi syariah juga berpotensi dapat meningkatkan PDB Nasional hingga USD5,1 miliar per tahunnya. Hal ini berdasarkan laporan Indonesia Halal Market Report 2021/ 2022. "Ekonomi halal Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan PDB nasional senilai USD5,1 miliar. Ini sekitar lebih dari Rp80 triliun, ini cukup besar sekali," katanya.
Prijono bilang, untuk mencapai itu ada tiga hal yang dapat ditempuh. Pertama, mendorong pertumbuhan ekspor produk halal. Selanjutnya menarik investasi asing langsung/ Foreign Direct Investment (FDI), dan terakhir adalah substitusi impor.
Untuk meningkatkan ekspor produk halal, Indonesia harus mengutamakan hubungan perdagangan dan jasa bernilai tinggi kepada negara-negara khususnya negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Menurutnya ini pasarnya sangat besar sekitar USD3,8 miliar dari negara OKI dan non-OKI.
"Tentu BI bersama pemerintah, Kementerian/ Lembaga dan stakeholder juga yang tergabung dalam wadah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus bersinergi dan berkolaborasi mempercepat perkembangan ekonomi syariah," ungkapnya.
Perkuat Produk Halal
Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar mengatakan, guna mendukung hal tersebut, KNEKS akan memperkuat data industri produk halal melalui kerja sama dengan bea cukai untuk kodefikasi produk halal.
"Jadi produk halal yang diekspor akan dikodefikasi sebagai produk yang bersertifikasi halal. selanjutnya kita akan membuka lebih lebar lagi impor data produk halal. jadi ada integrasi data produk halal dengan transaksi perdagangan ekspor/ impor," tukasnya.
Harapannya, dengan adanya integrasi data maka akan tercapai statistik produk halal yang lebih valid. "Dengan adanya statistik produk halal yang lebih baik pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tentu ini akan terlihat kontribusi besar Indonesia dalam global value chain dunia, kemudian supply chain dan keuangan syariah bisa berkolaborasi dengan baik," ucap Afdhal.