Bank Dunia survei ulang kelaikan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara

Tim konsultan Bank Dunia akan mensurvei ulang rencana pembangunan Bandara Internasional Bali di Kabupaten Buleleng. Mengingat, sebelumnya hasil survei tim konsultan Bank Dunia menyatakan rencana pembangunan bandara Buleleng tidak layak.

2018-03-26 12:24:29

Pembangunan infrastruktur

Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan tim konsultan Bank Dunia akan mensurvei ulang rencana pembangunan Bandara Internasional Bali di Kabupaten Buleleng. Mengingat, sebelumnya hasil survei tim konsultan Bank Dunia menyatakan rencana pembangunan bandara Buleleng tidak layak.

Survei ulang ini dilakukan setelah mendapat penjelasan komprehensif dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat pemaparan hasil studi konsultan bank dunia, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di Jakarta pada 19 Maret.

"Kami menyambut baik rencana untuk survei ulang kelayakan dari tim konsultan Bank Dunia rencana pembangunan bandara internasional Bali di Kabupaten Buleleng yang sebelumya dinyatakan tidak layak," kata Adi Wiryatama di Denpasar, seperti dikutip Antara, Senin (26/3).

Dia menambahkan, survei yang akan kembali dilakukan tim konsultan Bank Dunia nantinya harus lebih komprehensif dengan melibatkan Pemprov Bali, DPRD Bali, tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga terkait lainnya.

Sebab, pembangunan bandara di Buleleng tidak hanya pada aspek bisnis semata, sebagaimana yang dilakukan dalam survei sebelumnya. Aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya juga harus dipertimbangkan dalam memutuskan kelayakan pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng.

"Survei itu harus komprehensif dengan melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah. Sebab banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam menilai kelayakan pembangunan bandara di Bali bagian utara tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan, rencana pembangunan bandara di Buleleng menjadi keinginan dan harapan masyarakat Bali, yang sudah direncanakan sejak lama. Bahkan untuk merealisasikan pembangunan bandara itu sudah masuk dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali.

(mdk/azz)