Bank Dunia puji kebijakan fiskal pemerintah sukses kurangi ketimpangan
Kepala Ekonom World Bank untuk Indonesia, Frederico Gill Sander, mengungkapkan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah pada 2017 berdampak besar kurangi ketimpangan. Ke depan, diharapkan belanja negara tetap difokuskan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Kepala Ekonom World Bank untuk Indonesia, Frederico Gill Sander, mengungkapkan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah pada 2017 berdampak besar kurangi ketimpangan. Ke depan, diharapkan belanja negara tetap difokuskan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, hingga bantuan sosial.
"Serta mengumpulkan lebih banyak pendapatan dengan cara yang efisien dan mendukung pertumbuhan agar belanja juga meningkat," tuturnya dalam laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Maret 2018 di Soehanna Hall, Jakarta, Selasa (27/3).
Senada dengan Frederico, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, menyebutkan investasi dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan merupakan hal penting dalam membelanjakan anggaran negara.
"Biasanya orang hanya fokus pada utang negara saja. Padahal revenue side (pendapatan) dan spending side (pengeluaran) merupakan hal dasar penting dalam perekonomian. Kita bisa investasi di pendidikan, kesehatan, serta pengurangan stunting di Indonesia," ujarnya.
"Jadi bagaimana pemerintah bisa menjaga momentum pertumbuhan? Kebijakan fiskal di sini berperan penting. Namun tetap pemain utamanya adalah swasta," jelasnya.
Selain itu, dia juga menyatakan pentingnya pemerintah untuk secara seksama mengontrol tingkat konsumsi rumah tangga. "Kita juga perlu berhati-hati pada tren komoditas harga, seperti pada makanan dan juga barang yang perlu dilihat kembali pada konsumsi rumah tangga di tingkat yang sehat," tuturnya.
Menteri Sri Mulyani berharap laporan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan kebijakan fiskal di Indonesia. "Bagaimana mengubah demand atau permintaan menjadi lebih baik? Saya harap dengan adanya laporan ini, serta merta dapat digunakan oleh seluruh pemangku kebijakan (stake holder) untuk perbaikan kebijakan fiskal di Indonesia," tandasnya.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Mbah Ramun, seorang veteran usia 101 tahun kini hidup memulung di Jakarta
50 Persen penduduk Jakarta tak punya rumah
Lewat KIP dan PKH, Jokowi target jumlah warga miskin turun di bawah 10 persen di 2018
Diah Pitaloka: Janda miskin wajib terima PKH
Pemerintah hapus bantuan minyak dan gula untuk warga miskin dalam program BPNT
Cerita kakek Okem menolak ditempatkan ke rumah singgah
Nestapa di Tangsel, kakek Okme sambung hidup dari belas kasihan warga