Bangun smelter di Gresik, Freeport disebut tak niat bangun Papua

"Masyarakat Papua mengharapkan pemerintah mengambil langkah tegas terhadap Freeport."

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Oesman Sapta ikut komentar terkait kelanjutan usaha PT Freeport Indonesia di Papua. Menurut mereka, Freeport tidak punya niat baik membangun Papua, dan hal ini tercermin enggannya Freeport membangun smelter di Papua.

Ketua Kadin Papua, John Kabey mengatakan smelter seharusnya dibangun sesuai permintaan pemerintah, baik pusat dan daerah termasuk masyarakat asli Papua.

"Masyarakat Papua mengharapkan pemerintah mengambil langkah tegas terhadap Freeport," ujarnya di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Minggu (18/10).

Menurut dia, perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut harus mempersiapkan segala sesuatu, termasuk Sumber Daya Manusia dan pelabuhan termasuk pengadaan listrik untuk pembangunan smelter di Papua.

"Jadi kalau mau serius membangun Papua, buktikan smelter di Papua, bukan di Gresik. Kalau perlu secepatnya dilaksanakan," jelas dia.

Sebelumya, Direktur Utama PTFI, Maroef Sjamsoeddin ngotot akan membangun smelter di Gresik Jawa Timur dengan segala pertimbangan, salah satunya karena infrastruktur pendukungnya sudah tersedia.

Rencana ini ditentang DPR. Dengan alasan agar tercipta multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah pertambangan, maka Freeport wajib membangun pabrik pengolahan di Papua.

Informasi saja, Kadin tandingan ini akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada Senin, 19 Oktober 2015 nanti. Pada Munas ini, Kadin akan memilih ketua baru di mana sejumlah nama pengusaha maupun dari ketua asosiasi mencalonkan diri. Rencana Munas ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Plt Ketua Umum Kadin tandingan, Zainal Bintang meminta Munas bisa merangkul semua pihak dari kalangan pengusaha. Munas ini untuk mencari dan menetapkan pengganti Ketua Kadin non aktif Rizal Ramli. Sesuai aturan Kadin Indonesia, ketua dilarang merangkap jabatan.

"Ada tujuh calon kandidat Kadin periode 2015-2020," ujarnya di Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (18/10).

Pada awal tahun lalu, pemerintah memilih Rizal sebagai Komisaris Utama PT Bank BNI Tbk. Namun jabatan yang baru disandangnya tersebut harus dilepas Rizal setelah presiden menunjuk dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Adapun 7 calon Kadin antara lain, Maxi Gunawan, Ismanu Soemiran, Dato Sri Tahir, Rachmat Gobel, Rosan P Roeslani, Eddy Ganefo dan Zainal Bintang.

Kadin tandingan merupakan Kadin kubu Oesman Sapta yang mengklaim telah melengserkan Suryo Bambang Sulisto dari kursi ketua umum. Sebaliknya, pernyataan tersebut juga langsung dibantah Suryo yang mengklaim masih memiliki legalitas sebagai ketua umum.