Bangun Pelabuhan Patimban, pemerintah pinjam dana Rp 42 triliun

"Ini proyek yang cukup besar, tepatnya USD 3,088 miliar yang akan membuat perekonomian di Jawa Barat akan tumbuh dengan bagus," kata Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pinjaman pembiayaan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat mencapai USD 3,1 miliar atau setara dengan Rp 42 triliun.

"Ini proyek yang cukup besar, tepatnya USD 3,088 miliar yang akan membuat perekonomian di Jawa Barat akan tumbuh dengan bagus," kata Luhut di Jakarta, Jumat (23/12).

Luhut mengatakan, salah satu agenda dalam kunjungan kerjanya ke Jepang pada 20-21 Desember lalu adalah membahas finalisasi proyek pelabuhan pengganti Cilamaya itu.

Menurut dia, proyek tersebut sudah masuk "bluebook" (daftar rencana pinjaman/hibah luar negeri).

Kementerian Perhubungan dan JICA (Japan International Cooperation Agency) juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk menyusun DED (detail engineering design).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Subang, Imas Aryumningsih membeberkan rencana pembangunan infrastruktur di sekitar Pelabuhan Patimban. Nantinya, pelabuhan akan dilengkapi jalan tol dan rel kereta barang yang akan terkoneksi ke berbagai daerah.

"Nanti dalam rencananya ada, nanti itu kereta barang. Pastilah," ujarnya saat ditemui di Gedung BPPT I, Jakarta, Jumat (11/11).

Rel kereta nantinya akan dibangun di sepanjang stasiun Pagaden menuju Patimban. Saat ini, rencana tersebut masih terus digodok sebelum dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

"Belum sedetail itu ya, masih dibahas. Mungkin perencanaan ya begitu," ucapnya.

Menyinggung skema pembiayaan pembangunan, proyek tersebut juga masih dalam tahap pembahasan apakah menggunakan skema pembiayaan swasta (Business to Business) atau menggunakan dana APBN (Government to Government). Ilma mengakui, dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda) tidak ikut dalam urusan tersebut.

"Ya itu kalau kami dari Pemda tidak ikut campur itu. Hanya yang sudah jelas antara swasta murni atau G2G masih dalam pertimbangan. Untuk nilainya itu belum ada," pungkasnya.