Bangun 10 ribu MW, PLN tunggu pemerintah jamin pinjaman asing

Peraturan presiden terkait itu sedang disiapkan.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah menunggu aturan pemerintah memudahkan mereka untuk mendapatkan pinjaman asing. Dengan pinjaman itu, PLN bisa berkontribusi maksimal dalam pencapaian target pemerintah menambah kapasitas listrik 35 ribu megawatt hingga 2019.

Direktur PLN Murtaqi Syamsuddin mengatakan beleid itu berbentuk peraturan presiden. Dengan itu, pemerintah akan menjamin utang PLN diperoleh dari perbankan internasional.

"Bank-bank internasional itu nantinya menawarkan pinjaman secara langsung. Pemerintah cukup memberikan jaminan. Sekarang Perpesnya sedang disiapkan. Detailnya saya tidak paham," ujar Murtaqi di Jakarta, Kamis (12/2).

Sebenarnya, menurut Murtaqi, tak semua bank asing mensyaratkan jaminan pemerintah. Salah satu institusi keuangan membutuhkan jaminan pemerintah adalah Bank Pembangunan Asia (ADB).

"Bank pembangunan memerlukan jaminanan kalau mau direct lending. Berbeda dengan bank yang bersifat kredit ekspor yang sifatnya tanpa jaminan. Bank kredit ekspor tenornya tak sepanjang bank pembangunan," jelasnya.

Sekedar tambahan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 megawatt dalam lima tahun ke depan. Dari target sebesar itu, PLN bakal berkontribusi membangun 10 ribu megawaat. Sisanya bakal diserahkan ke pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).