Bahlil Bongkar Sebab Online Single Submission Belum Efektif Tarik Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan Online Single Submission (OSS) sebagai jebakan Batman. Sebab, pengusaha hanya mendapatkan nomor izin berusaha (NIB) saja. Sementara, untuk menjalankan usaha harus mendapatkan izin dari Kementerian dan Lembaga.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan Online Single Submission (OSS) sebagai jebakan Batman. Sebab, pengusaha hanya mendapatkan nomor izin berusaha (NIB) saja. Sementara, untuk menjalankan usaha harus mendapatkan izin dari Kementerian dan Lembaga.
"Tawafnya belum tahu kapan berakhir dan orangnya ganti terus. Syukur-syukur kalau ada kepastian," tutur Bahlil di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1).
Hal inilah yang membuat investor memilih negara lain yang lebih ramah terhadap investasi. Maka dari itu, melalui Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, segala urusan perizinan dikelola BKPM.
Dalam Inpres tersebut, Bahlil mengatakan kementerian dan lembaga menyerahkan izinnya padanya. Sehingga BKPM mendapat delagasi untuk membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
Tujuannya agar para pengusaha tidak lagi berputar-putar mengurus perizinan. Termasuk masalah tax holiday dan pajak impor untuk barang modal juga bisa diselesaikan di BPKM mulai 3 Februari 2020 nanti. "Jadi BKPM yang mengawali, BKPM yang mengakhiri, termasuk izin fiskal," katanya.
BKPM Diminta Presiden Jokowi Tarik Investasi di Tengah Perang Dagang
Bahlil bercerita diminta Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan celah perang dagang Amerika dan China. Sebab, selama ini yang paling diuntungkan pada konflik itu Vietnam.
Bahlil menjelaskan, Vietnam mengambil untung lantaran segala aturan investasi di sana sangat mudah. Instansi setara BKPM di Vietnam mampu menyelesaikan berbagai persoalan tanah dan investasi.
Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia. "Kalau di BKPM Indonesia dia yang memulai tidak tahu kapan diakhiri," ungkap Bahlil.
(mdk/bim)