Bahaya di Balik Niat Investor Tanam Modal di E-commerce Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan alasan tingginya minat investor untuk berinvestasi di perdagangan elektronik atau e-commerce. Salah satunya para investor melihat peluang besar dan mengincar big data dari transaksi elektronik tersebut.

2019-03-13 10:03:53

Bambang Brodjonegoro

"Ada satu yang yang mereka incar, yang kita sebut the future gold tapi bentuknya bukan gold, yakni data big data. Jadi investor besar itu mengincar big data," kata Menteri Bambang saat ditemui di Jakarta, ditulis Rabu (13/3).

Padahal, Menteri Bambang mengungkapkan perusahaan e-commerce yang telah berstatus unicorn sekalipun, banyak yang belum menghasilkan keuntungan, bahkan masih ada sebagian yang merugi. Namun, para investor dikatakan dia, tidak mempersoalkan hal itu. Sehingga banyak yang berbondong-bondong menanamkan modalnya di bisnis ini.

"Kenapa sekarang orang berbondong-bondong investasi di perusahaan e-commerce padahal perusahaannya rugi. Unicorn aja belum tentu untung banyak yang masih rugi, istilahnya bakar uang tapi investor berlomba-lomba ingin masuk," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya menekankan agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperhatikan betul perkembangan perdagangan elektronik ini. Terutama terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya data pribadi.

"Jadi meski itu sesuatu yang menarik di masa depan, tapi pandangan ritel Kemendag pasti punya cara bagaimana memelihara perlindungan konsumen," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memaparkan pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat cepat. Bahkan di 2018, pasar e-commerce di Indonesia telah mencapai lebih dari USD 23 miliar atau naik 114 persen dari tahun sebelumnya. Apa yang disampaikannya tersebut mengacu data research Temasek dan Google.

"Google dan Temasek memprediksi pasar e-commerce naik dua kali lipat dalam enam tahun ke depan, atau mencapai USD 53 miliar di 2025. Itu sekitar Rp 700 triliun lah kira-kira, besar sekali," ucap Presiden Jokowi.

(mdk/bim)