Bahan Pokok Makin Mahal Saat Harga Pertalite, Elpiji Hingga Tarif Listrik Naik
Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi meminta, pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, LPG kemasan 3 kilogram, hingga tarif listrik di tahun ini.
Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi meminta, pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, LPG kemasan 3 kilogram, hingga tarif listrik di tahun ini.
Sebab, penyesuaian tarif tiga golongan kelompok subsidi tersebut akan menyulut inflasi. Mengingat, pengguna BBM subsidi jenis Pertalite hingga LPG 3 Kg cukup dominan di Indonesia.
"Kalau benar diterapkan keputusan itu akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi, yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," kata Fahmy saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (14/4).
Selain menyulut inflasi, penyesuaian tarif tiga golongan kelompok subsidi tersebut juga akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Mengingat, saat ini, masyarakat tengah terbebani akibat kenaikan sembako.
"Daya beli masyarakat akan semakin merosot dan beban rakyat miskin makin bertambah berat," tekannya.
Maka dari itu, Fahmy meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM subsidi hingga tarif listrik di tahun ini. Menyusul, terdapat sejumlah buruk yang ditimbulkan bagi perekonomian masyarakat.
"Kalau mau menerapkan keputusan itu sebaiknya jangan tahun ini. Pertimbangannya, harga-harga kebutuhan pokok saat ini sudah naik," tandasnya.
Pemerintah Akan Naikkan Harga Pertalite Hingga Tarif Listrik di Tahun Ini
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberi sinyal akan menaikkan tarif listrik di tahun ini. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/11).
"Dalam jangka pendek rencana penerapan tarif adjustment untuk tahun 2022 ini," ujar Menteri Arifin.
Menteri Arifin menjelaskan, penyesuaian tarif listrik ini diperlukan untuk menghemat pengeluaran APBN. Yakni, berkisar Rp 7 triliun sampai Rp 16 triliun.
Upaya lainnya untuk menekan beban APBN di sektor ketenagalistrikan, pemerintah akan melakukan optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik PLTU dan PLT EBT. Kemudian, percepatan pembangunan PLTS Atap 450 MW, serta pembangunan pembangkit EBT dari APBN.
Selain itu, Menteri Arifin juga memberi sinyal akan menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Hal ini menjadi langkah pemerintah dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia.
Arifin menyebut, ketegangan geopolitik global akibat perang Rusia dan Ukraina menyebabkan harga minyak mentah dunia (ICP) melambung tinggi dari asumsi APBN. Yakni, mencapai USD98,4 per barel per Maret 2022.
"Adapun, asumsi awal kami di tahun 2022 ICP hanya sebesar USD 63 per barel," terangnya.
(mdk/bim)