Aturan Upah Per Jam Lindungi Pekerja di Era Digital
Kementerian Koordinator Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tidak hanya upah minimum, pemerintah juga menjelaskan secara rinci mengenai skema upah per jam.
Kementerian Koordinator Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tidak hanya upah minimum, pemerintah juga menjelaskan secara rinci mengenai skema upah per jam.
"Sistem upah per jam tetap melindungi hak pekerja," ujar Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono, di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).
Adapun skema upah per jam diatur untuk mengakomodir dan menampung aspirasi jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerjaan paruh waktu dan jenis pekerjaan baru atau ekonomi digital.
Untuk memberikan hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan tersebut, perlu pengaturan upah berbasis jam kerja, yang tidak menghapus ketentuan upah minimum. Apabila upah berbasis jam kerja tidak diatur, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan upah.
UMR Hanya Berlaku Bagi Pegawai Baru di Bawah 1 Tahun
Sementara itu, pokok-pokok kebijakan terkait upah minimum yaitu upah minimum tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun, namun pekerja tersebut tetap dimungkinkan menerima upah di atas UMR dengan memperhatikan kompetensi, pendidikan dan sertifikasi.
Pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mengikuti ketentuan upah sesuai dengan struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan. Industri padat karya dapat diberikan insentif berupa perhitungan upah minimum tersendiri, untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja bagi pekerja.
(mdk/bim)