Asosiasi tolak rencana Menteri Susi larang ekspor rumput laut

Ketimbang melarang, pemerintah sebaiknya mengatur tata kelola produksi rumput laut.

Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mengecam rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang ekspor vegetasi laut tersebut.

"Kami menolak rencana Menteri Susi dalam program hilirisasi yang melarang ekspor rumput laut secara bertahap dengan alasan supaya industri berkembang," kata Ketua Umum ARLI Safari Aziz saat ditemui di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Rabu (17/2).

Ketimbang melarang, menurut Safari, pemerintah sebaiknya mengatur tata kelola produksi rumput laut. Dia menilai, selama ini, pemerintah hanya fokus pada kebijakan hilirisasi dalam bentuk pengenaan bea keluar dan larangan ekspor bertahap.

Sebaliknya, minim dukungan untuk pengembangan pasar luar negeri.

"Pemerintah ambil langkah yang strategis agar pengembangan komoditas rumput laut bisa optimal baik dari sisi industri pengolahannya hingga perdagangannya agar bisa optimal baik dari sisi pengolahan hingga ke perdagangannya," tuturnya.

Tahun lalu, produksi rumput laut mencapai 10.335.000 ton basah atau 1.033.500 ton kering.

Serapan industri dalam negeri dinilai masih sangat rendah. Hanya 87.429 ton kering.