APP dorong transformasi bisnis perangi kerusakan lingkungan

Perusahaan di Asia Tenggara diminta untuk bertanggung jawab atas rencana pengembangan berkelanjutan.

Anak usaha Sinar Mas, PT Asia Pulp and Paper (APP) meminta para pemimpin bisnis untuk mendorong transformasi bisnis dan agenda keberlanjutan global jangka panjang, guna menyelaraskan aspek bisnis dengan lingkungan. Sebab, penanaman konsep keberlanjutan merupakan kunci transformasi bisnis.

Perusahaan-perusahaan yang ada di Asia Tenggara diminta saling berbagi praktik bisnis yang bertanggung jawab terkait tujuan Sustainability Development Goals (SDGs), sehingga menjadikan SDGs sebagai bagian dari standar praktik bisnis. SDGs diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, memerangi perubahan iklim dan memajukan kesejahteraan dalam 15 tahun ke depan.

"Untuk mengimplementasikan keberlanjutan usaha jangka panjang diperlukan dukungan dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal, oleh karena itu, tujuan, target, dan indikator perlu dikaitkan dalam konteks bisnis," ujar Sustainability Manager APP Librian Angraeni di Jakarta, Jumat (29/4).

Inggi mengaku pihaknya menjalankan salah satu tujuan SDGs yaitu Air Bersih & Sanitasi dalam praktek bisnisnya, dengan menggunakan kembali kondensat sebagai sumber alternatif air panas. Hal ini dapat menghemat biaya energi sekaligus juga menjaga kelestarian air.

Menurut Inggi, kunci keberhasilan perseroan adalah menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal yang meliputi LSM, masyarakat lokal, bahkan pesaing industri.

"Masalah-masalah yang dihadapi sebuah perusahaan tidak mungkin bisa diatasi tanpa melibatkan pihak eksternal. Sejalan dengan Sustainability Roadmap Vision 2020 APP, kami proaktif menjangkau forum komunitas konsumen, LSM, pemerintah dan pelaku industri," kata Inggi.

Sustainability Roadmap Vision 2020 APP diluncurkan pada 2012, Dari program ini, APP berkomitmen untuk memperbaiki operasional perusahaan dari segi keberlanjutan, lingkungan dan sosial. Peluncuran roadmap ini kemudian disusul dengan penerapan kebijakan nol deforestasi melalui Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy atau FCP) pada Februari 2013.

Kebijakan FCP juga menjelaskan pengembangan dan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan lahan gambut, komitmen APP terhadap prinsip-prinsip sosial serta komitmen untuk menjaga transparansi dengan pemangku kepentingan. Setelah tiga tahun berjalan, kebijakan FCP telah berhasil membuktikan bahwa kebutuhan bisnis dengan kebutuhan lingkungan alam dapat diimbangkan.