Apindo desak Presiden SBY tertibkan serikat buruh

Buruh saat ini mempunyai tuntutan yang macam-macam terhadap perusahaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hari ini, Senin (8/4), menggelar musyawarah nasional ke-IX. Dalam pembukaan acara yang dihadiri 1.000 pengusaha se-Tanah Air itu, Ketua Umum APINDO Sofjan Wanandi mengeluhkan beberapa hal di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedianya membuka acara.

Sofjan secara terbuka menyatakan organisasinya sejak 5 bulan terakhir masih memboikot dialog tripartit antara pengusaha, pemerintah, dan buruh. Dia mengatakan, Apindo mundur dari forum itu lantaran terlalu banyak serikat pekerja yang mendesak mereka untuk bermacam hal, khususnya kenaikan upah. Dia menilai jika dibiarkan situasi ini tidak kondusif bagi dunia usaha.

"Mengenai hubungan industrial, Bapak Presiden, kami betul-betul membutuhkan kebijakan yang tepat. Apindo betul-betul baru tahun-tahun terakhir menghadapi serikat buruh banyak yang bukan bekerja di perusahaan kita, dan tuntutannya macam-macam," ujarnya di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta.

Dari data Apindo, saat ini ada 36 konfederasi serikat pekerja resmi. Di tingkat nasional ada 92 organisasi buruh. Namun di daerah, muncul hingga 5.000-an serikat buruh.

Sofjan menuding tidak semua serikat itu murni berasal dari kalangan pekerja. "Ada sebagian serikat pekerja itu bukan buruh tapi NGO, itu yang bikin pusing," cetusnya.

Apindo menjamin mereka tidak keberatan membayar kenaikan upah buruh. Tapi bila dalam menuntut tambahan upah buruh menempuh cara memblokir pabrik dan mengajak pekerja lain mogok, pengusaha pun keberatan. Karena itu, Sofjan berharap Presiden bisa mengutus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa mendata mana saja serikat yang resmi.

"Tidak lagi zaman buruh kita anggap alat produksi untuk kita tekan. Sekarang harus melalui dialog bukan karena demo. Maka itu kami minta Menaker bisa melakukan verifikasi, mana yang jadi partner kami," tandas Bos Grup Gemala itu.