Anggaran Pilkada Bengkak Jadi Rp20,64 Triliun Akibat Virus Corona
Nantinya, penambahan dana penyelenggaraan pesta demokrasi sebesar Rp5,41 triliun tersebut akan ditambal menggunakan APBN. Sebab sebelumnya, anggaran pilkada hanya menggunakan APBD.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) membengkak menjadi Rp20,64 triliun akibat pandemi Virus Corona. Sebelumnya, anggaran pilkada hanya dialokasikan sebesar Rp15,23 triliun.
"Tadinya sebelum ada protokol kesehatan Rp15,23 triliun yang didanai APBD. Dengan adanya protokol kesehatan anggarannya jadi Rp20,64 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers online, Jakarta, Selasa (22/9).
Nantinya, penambahan dana penyelenggaraan pesta demokrasi sebesar Rp5,41 triliun tersebut akan ditambal menggunakan APBN. Sebab sebelumnya, anggaran pilkada hanya menggunakan APBD.
Sri Mulyani mengatakan, dari total anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp15,23 triliun, telah dicairkan sebesar Rp14,2 triliun atau 93,2 persen dari hingga awal September 2020. Sementara sisanya masih dalam proses.
"Sudah terealisasi posisi sampai awal September tentunya adalah Rp14,2 triliun atau 93,2 persen dan sedang dalam proses pencairan lainnya Rp1,025 triliun itu dari APBD," katanya.
Rincian Anggaran Pilkada
Adapun rincian anggaran pilkada yaitu kebutuhan anggaran tambahan untuk KPU yang Rp15,01 triliun telah dibagi dari APBD sebesar Rp10,24 triliun dan APBN Rp4,77 triliun. Bawaslu sebesar Rp3,93 triliun di mana dari APBD sebesar Rp3,46 triliun dan tambahan dari APBN Rp474,9 miliar.
"Ini (anggaran Bawaslu) sudah dibuat dalam dua tahapan pertama Rp157,4 miliar dan tahap dua Rp237,4 miliar untuk pengamanan Rp1,52 triliun sudah dialokasi APBD sesuai penganggaran tersebut," tandasnya.