Anggaran Kesehatan Kecil, Fokus Pemerintah Tangani Pandemi Dipertanyakan
Anggaran infrastruktur disiapkan Jokowi pada 2022 sebesar Rp384,8 triliun. Padahal infrastruktur yang sudah ada saja utilitasnya dibeberapa proyek masih rendah karena mobilitas dan logistik belum pulih.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti pengalokasian anggaran kesehatan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2022 masih sangat rendah. Menurutnya ini tidak konsisten dengan fokus pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Soal anggaran kesehatan lebih rendah dari belanja infrastruktur. ini juga tidak konsisten dengan fokus untuk penanganan pandemi," jelas dia kepada merdeka.com, Senin (16/8).
Seperti diketahui, anggaran infrastruktur disiapkan Jokowi pada 2022 sebesar Rp384,8 triliun. Padahal infrastruktur yang sudah ada saja utilitasnya dibeberapa proyek masih rendah karena mobilitas dan logistik belum pulih.
"Bayangkan masyarakat mobilitasnya rendah, kemudian proyek infrastruktur itu nanti siapa yang menggunakan? Ini sangat tidak realistis," jelasnya.
Dia pun mengharapkan anggaran kesehatan jauh lebih tinggi dibanding infrastruktur. Apalagi kalau dicermati anggaran kesehatan Rp255 triliun itu bukan hanya soal pandemi tapi juga alokasi anggaran kesehatan non-covid 19.
"Masih ada waktu buat pemerintah dan DPR melakukan realokasi anggaran infrastruktur, digeser ke kesehatan selama APBN 2022 belum disahkan," tandasnya.
Antisipasi Risiko Covid-19
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, anggaran kesehatan pada RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
Dia menyampaikan, untuk penanganan Covid-19, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
"Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif," kata Jokowi dalam Penyempaian RUU R-APBN Tahun Anggaran 2022," Senin (16/8).
Pemerintah ingin membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.
Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.