Airlangga tugas ganda, perindustrian terancam merana

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ini merangkap jabatan sebagai menteri dan Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang melarang menterinya merangkap jabatan. Rangkap jabatan ini pun dinilai bisa mengganggu pertumbuhan industri Tanah Air.

2018-01-19 06:00:00

Airlangga Hartarto

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto resmi menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Pengukuhan itu dilaksanakan dalam acara penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta Convention Center (JCC) pada Desember 2017.

"Saya hormati sebagai ketua umum yang terpilih menjadi nahkoda baru saya mengucapkan terima kasih dari hati yang tulus atas kepercayaan dari saudara-saudara Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya menerima amanah dan berjanji untuk bekerja sebaik-baiknya dalam mewujudkan harapan kita," ucap Airlangga.

Sayangnya, keputusan tersebut menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hal ini juga mengingatkan kembali kepada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan semua menteri-menterinya harus melepas jabatan di partai politik. Menteri yang masuk dalam kabinetnya tidak boleh menjabat di partai.

"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu. Alhasil, tak ada satupun di kabinet Jokowi yang punya jabatan penting di partai politik hingga kini.

Namun, pernyataan ini seolah tidak dibuktikan. Di mana pada reshuffle kabinet beberapa hari lalu, Presiden Jokowi tidak mencopot Airlangga dari jabatannya sebagai menteri. Sementara, dia melengser Khofifah Indar Parawansa dari Kabinet Kerja, dan diganti dengan Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham.

Alasannya, karena masa pemerintahan kabinet kerjanya akan berakhir pada 2019 mendatang. Sehingga, tidak memungkinkan untuk mencari orang baru untuk menggantikan Airlangga.

"Ini kan tinggal satu tahun (periode kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla) saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang (Menteri Perindustrian) baru, ini belajar bisa 6 bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," ungkap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga melihat Airlangga memiliki kapabilitas yang bagus. Selama menjabat sebagai Menperin, mantan Ketua Komisi VII DPR itu dinilai bekerja optimal.

"Kita lihat memang di Menperin pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro konsep makro industri di negara kita, hilirisasi ke depan seperti apa," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai, keputusan Presiden Jokowi ini tidak konsisten. Tak hanya itu, dia juga menilai adanya perbedaan perlakuan dari presiden dengan menempatkan dua kursi menteri untuk Golkar.

"Dulu presiden bilang tidak boleh merangkap, sekarang boleh. Harus ada konsistensi. Kalau yang dulu diminta berhenti, sekarang tidak. Dibilang satu tahun (masa jabatan) kan jadi tidak konsisten. Sama saja, Idrus Marham masuk (jadi Mensos) juga jadinya ada perbedaan perlakuan," kata Azam saat dihubungi merdeka.com, Kamis (18/1).

Dia menambahkan, rangkap jabatan ini dinilai akan mengganggu kinerja Airlangga sebagai menteri. Mengingat tugas sebagai menteri maupun ketua umum sama-sama berat.

"Tugas ketua umum kan berat, tugas menteri juga berat. Sehingga pasti konsentrasi tidak fokus. Bagaimana menghidupkan industri dengan kondisi demikian di samping dia mendapat amanat jadi ketua umum. Kan jadi repot," imbuhnya.

Terlebih lagi, tahun 2018 disebut juga sebagai tahun politik karena adanya Pilkada Serentak. Tentunya tugas ketua umum partai akan menjadi lebih berat. Dikhawatirkan, hal ini akan mengganggu pertumbuhan industri Tanah Air.

"Apalagi masih banyak industri yang membutuhkan perhatian khusus. Mungkin kalau kementerian yang tidak strategis mungkin (rangkap jabatan) tidak akan berpengaruh. Tapi perindustrian kan kementerian yang strategis," tegasnya.

Meski begitu, dia tetap menyerahkannya kepada pemerintah. Menurutnya, dampak dari rangkap jabatan ini akan terlihat di kemudian hari. "Kita kembalikan ke presiden dan pemerintah, konsisten atau tidak biar rakyat yang menilai. Jadi biarkanlah kalau sudah kebijakannya presiden, ya kita lihat saja," tandasnya.

(mdk/azz)