Airlangga Beberkan Alasan Program Subsidi Gaji Tak Lanjut Tahun Ini
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tak dilanjutkan tahun ini, karena pemerintah lebih mendorong ke sektor produktif untuk mendorong daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tak dilanjutkan tahun ini, karena pemerintah lebih mendorong ke sektor produktif untuk mendorong daya beli masyarakat.
"Di Jawa kita mendorong dengan perlindungan sosial, tapi pada tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu kita memang memberikan subsidi gaji, tapi tahun ini kita mendorong lebih ke sektor produktif agar menggerakkan dua hal," ungkap Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 Hari ke-4 pada Selasa (9/3).
Dia menjelaskan, dua hal tersebut, yakni mengurangi jumlah pengangguran, dan agar orang-orang yang bekerja dapat menggunakan uangnya untuk meningkatkan daya beli. "Jadi program padat karya itu didorong, apakah itu pertanian, infrastruktur. Sehingga ini akan mendorong plus kita dorong untuk menarik produksi UMKM bangga buatan dalam negeri," imbuhnya.
"Oleh karena itu, konteks bapak presiden mendorong agar bangga buatan dan membeli produk Indonesia untuk terus didorong, sehingga tidak hanya meningkatkan konsumsi tapi juga mendorong sisi suplai dari UMKM," sambungnya.
Fokus Kartu Prakerja
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau bantuan gaji tidak dilanjutkan di 2021. Sebab, pemerintah katanya akan fokus melanjutkan program Kartu Prakerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun.
"Iya, subsidi upah sampai sekarang memang di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja masih diteruskan," kata Menaker saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2).
Menaker menegaskan dalam program Kartu Prakerja tidak hanya untuk peningkatan kompetensi tapi juga ada insentif penerima program. Maka dari itu pemerintah tidak lagi menggunakan skema subsidi upah dalam menggelontorkan bantuan untuk pekerja yang terdampak covid-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan, alokasinya cukup besar Rp20 triliun," katanya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)