Agus siap perjuangkan kesetaraan bank lokal dan asing

Agus memantau negosiasi akuisisi Danamon oleh DBS yang akan memuluskan bisnis bank Indonesia di Singapura.

Belakangan ini persoalan azas kesetaraan atau resiprokal industri perbankan Tanah Air dengan Asing mencuat. Pemicunya adalah pernyataan Gubernur Bank Indonesia yang baru saja mengakhiri masa jabatannya 22 Mei 2013 lalu, Darmin Nasution.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang baru dilantik menegaskan Indonesia sepatutnya harus memperjuangkan asas resiprokalitas. Agus akan meneruskan langkah tersebut dengan terlebih dahulu mendiskusikan dengan pemegang otoritas moneter negera-negara berkembang.

"Asas resiprokal itu harus dipenuhi. Kami akan melakukan upaya diskusi dengan otoritas moneter agar kita bisa membangun resiprokalitas, kita menghormati aturan-aturan yang sudah ada," kata Agus di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (24/5).

Isu resiprokalitas mencuat saat Bank Indonesia (BI) memperjuangkan aspek kesetaraan dalam perizinan akuisisi PT Bank Danamon Indonesia Tbk oleh DBS Group Holding. Waktu itu, Darmin menyatakan BI masih menunggu kepastian Monetary Authority of Singapore (Otoritas Moneter Singapura/MAS) dalam memberikan komitmen tertulis, untuk memuluskan proses akuisisi tersebut.

Darmin menegaskan, bahwa untuk menyetujui 67,37 persen kepemilikan saham Bank Danamon oleh DBS Grup, BI meminta MAS untuk memberikan kelonggaran terhadap tiga bank BUMN dalam berbisnis di Singapura. Ketiga bank BUMN tersebut yaitu, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk.

Menanggapi proses akuisisi saham PT Bank Danamon oleh raksasa industri keuangan ASEAN, DBS Group Holding, Agus Marto mengaku pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan jajaran barunya di Bank Indonesia.

"Terkait dengan bank asing beroperasi di Indonesia apakah dalam bentuk cabang, atau saham di Indonesia, bagaimana arsitektur perbankan Indonesia, nanti kami akan meminta masukan dari BI," kata Agus.