Advokat Indonesia rapatkan barisan dukung pemerintah hadapi Freeport

Advokat Indonesia rapatkan barisan dukung pemerintah hadapi Freeport. Jika Freeport benar-benar menggugat Pemerintah Indonesia ke jalur arbitrase internasional pihaknya optimistis Indonesia akan siap melawannya. Pemerintah tidak perlu takut menghadapi Freeport, karena seluruh komponen bangsa akan terus mendukung.

2017-02-27 13:33:50

Freeport

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah terkait kisruh dengan Freeport. Jika Freeport benar-benar menggugat Pemerintah Indonesia ke jalur arbitrase internasional pihaknya optimistis Indonesia akan siap melawannya.

"Soal arbitrase saya kira no problem for us. Pemerintah harus siap melawannya. Dan kita harus punya keyakinan dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa peraturan yang dibuat pemerintah harus diikuti oleh Freeport dari waktu ke waktu. Saya kira ini klausul yang sangat menguntungkan Indonesia," kata Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan usai melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM, Jakarta, Senin (27/2).

Terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), menurutnya, Freeport harus mematuhi. Sebab, peraturan ini dibuat dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.

"Jadi jangan dianggap pemerintah membuat peraturan baru dan dianggap ini tidak nyaman dong Freeport. Kan seakan begitu kesannya. Tidak seperti itu. Kita juga mau memberikan kenyamanan kepada investor, tapi kalau investor tidak memberikan kebaikan buat bangsa gimana," jelasnya.

Otto juga mengatakan pemerintah tidak perlu takut menghadapi Freeport, karena seluruh komponen bangsa akan terus mendukung. "Jadi saya pikir tidak ada kekhawatiran kita untuk itu. Seluruh komponen bangsa harus bersatu padu dan berjuang, karena ini menjadi masterpiece nya. Kalau disini kita jadi masalah terus, otomatis yang lain juga bisa masalah. Jadi kemerdekaan, kedaulatan bangsa itu harus kita pertahankan tanpa harus merugikan kepentingan investor yang lain."

(mdk/bim)