Adhi Karya minta ikut garap pembangunan sarana prasarana LRT

Kiswo mengajukan investasi sebesar 20-30 persen dari total investasi Rp 34 triliun.

2016-02-18 12:51:13

LRT

Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan pihaknya mengusulkan untuk turut menyediakan sarana dan prasarana dalam pembangunan proyek kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT). Dalam UU kereta api, lanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Kan syarat ini, prasarana diambil pemerintah, karena UU kereta api begitu. Jalan, kereta api (menjadi) otoritas pemerintah. Jadi supaya kita institusi yang bertanggungjawab, untuk sarana dan sistemnya. Tadi saya usul," kata Kiswo di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/2).

Dia menambahkan, pemerintah mengeluarkan peraturan presiden untuk penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator dalam proyek tersebut, dan Adhi Karya sebagai pihak pembangun. Sehingga, dengan usulan tersebut, Adhi Karya bisa turut andil sebagai pihak penyedia sarana dan prasarana.

"Sebenarnya usulan perpres yang belum di tandatangani itu kan diusulkan ke PT KAI. Saya usulkan supaya jadi Adhi Karya dan KAI," imbuhnya.

Untuk porsi investasinya sendiri, Kiswo mengajukan investasi sebesar 20-30 persen dari total investasi Rp 34 triliun. Meski begitu, Kiswo mengaku usulan ini masih dibahas di tingkat menteri.

"Supaya tanggungjawab saya menyediakan pra sarana supaya sinkron. Seimbang antara orang sarana datang, saya sediakan prasarana. Kalau saya ikut di sarana kan sinkron. Besarannya (investasi) saya terserah pemerintah. Nanti skemanya BOT (Build Operation and Transfer)," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, pemerintah menugaskan PT KAI sebagai operator proyek LRT yang menjadi bagian dari program pembangunan pemerintah pusat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2015 penugasan operator ditetapkan melalui lelang. Namun diperkirakan hal itu akan memakan waktu cukup lama.

"Ini cuma mengubah saja bahwa penugasan operator LRT Jabodetabek itu Presiden menghendaki ditugaskan kepada PT KAI jadi tidak usah dilelang," kata Jonan di Jakarta, Rabu (3/2).

(mdk/bim)