Ada potensi pajak Rp 60 T, pemerintah gulirkan tax amnesty 2016

"Berbeda dengan yang ditawarkan oleh DPR. Kami betul-betul hanya merepratriasi dana dari luar negeri."

Pemerintah memastikan bakal menjalankan pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun depan. Ini sebagai upaya untuk menggenjot penerimaan pajak negara.

"Saya sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, bahwa tahun depan ada tax amnesty. Memang upaya kami begitu," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11).

Namun, Sigit menjelaskan, pengampunan pajak dilakukan hanya sekedar menarik kembali atau repatrias dana milik orang Indonesia di luar negeri. Sehingga, ini berbeda dengan konsep pengampunan pajak plus penghapusan sanksi pidana umum untuk kejahatan selain terorisme dan narkoba seperti diusulkan DPR.

"Tax amnesty‎ berbeda dengan yang ditawarkan oleh DPR. Kami betul-betul hanya merepratriasi dana dari luar negeri," katanya.

Dia menghitung, potensi dana yang mengalir masuk ke Indonesia akibat pengampunan pajak ini mencapai Rp 200 triliun. Jika dikenakan tarif 3 persen, maka pemerintah bisa mendapatkan penerimaan sekitar Rp 60 triliun.

Sigit menjamin kerahasiaan data taipan atau wajib pajak yang memanfaatkan tax amnesty ini.