Ada demo sopir truk tangki, Pertamina jamin tak ada kelangkaan BBM

Ada demo sopir truk tangki, Pertamina jamin tak ada kelangkaan BBM. AMT lain yang tidak tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) tetap bekerja normal seperti biasa sehingga distribusi BBM ke wilayah Jabodetabek sampai saat ini berlangsung lancar.

2017-05-31 16:07:00

Pertamina

PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi bahan bakar minyak di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) berlangsung aman dan normal. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa oleh awak mobil tangki bahan bakar minyak (BBM).

Dikutip dari Antara, Rabu (31/5), PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang mengelola manajemen distribusi BBM di Jabodetabek memastikan tidak ada kelangkaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, AMT lain yang tidak tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) tetap bekerja normal seperti biasa sehingga distribusi BBM ke wilayah Jabodetabek sampai saat ini berlangsung lancar.

Pertamina menyebutkan bahwa sejumlah awak mobil tangki (AMT) yang tergabung dalam FBTPI melakukan unjuk rasa di Kantor Pusat PT Pertamina Patra Niaga, Gedung Wisma Tugu, Setiabudi, Jakarta Selatan.

AMT yang merupakan pekerja dari PT Garda Utama Nasional (PT GUN), mempersoalkan kebijakan PT GUN perihal status hubungan kerja.

Menyikapi hal ini, PT Pertamina Patra Niaga meminta PT GUN selaku perusahaan pemborong pekerjaan pengangkutan BBM menyelesaikan masalah dengan para pekerjanya.

Sementara itu, informasi sebelumnya sekitar 300 buruh AMT Pertamina Patra Niaga dipecat secara sepihak. Melalui perusahaan outsourcing PT Garda Utama Nasional para buruh mendapat surat PHK.

Buruh mengaskan bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara sudah menganjurkan buruh outsourcing di perusahaan yang menyalurkan BBM ke Jakarta dan sekitarnya itu demi hukum menjadi karyawan tetap di Pertamina Patra Niaga karena perusahaan tidak sah menggunakan outsourcing untuk inti produksi.

Serikat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia sudah mengupayakan perundingan untuk membatalkan PHK ilegal itu. Namun, anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia itu tidak mendapatkan tanggapan dari manajemen.

(mdk/bim)