9 Fraksi setujui RUU APBN Perubahan 2017, Gerindra menolak

Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengenai Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017.

2017-07-26 22:22:13

DPR

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengenai Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017.

Dalam rapat tersebut, sebanyak 10 fraksi diagendakan menyampaikan pendapat mini mengenai keputusan rancangan APBN-P 2017 untuk selanjutnya dilanjutkan ke tingkat II, atau dibahas ke rapat paripurna DPR RI.

Dari 10 fraksi dalam Badan Anggaran DPR RI, sebanyak 9 fraksi menyetujui mengenai RUU ini, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi NasDem, dan Fraksi Hanura.

Sementara, fraksi Gerindra menyatakan tidak menyetujui atas RUU APBN-P 2017, namun tetap mempersilakan pemerintah untuk menjalankan keyakinannya sendiri terkait APBN-P 2017.

"Dari 10 fraksi telah memberikan pandangan, terdapat 8 fraksi yang setuju, 1 fraksi setuju dengan catatan, dan 1 fraksi tidak setuju, yaitu fraksi Gerindra. Dengan segala hormat sesuai azas demokrasi setelah mendengar pendapat dari pemerintah kami setujui RUU ini," kata ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsudin di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/7).

Dalam asumsi makro APBN-P 2017, pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2 persen, inflasi sebesar 4,3 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar Rupiah per USD sebesar Rp 13.400 per USD.

(mdk/sau)