8 Tahun beroperasi, SMI total biayai Rp 193 T proyek infrastruktur

8 Tahun beroperasi, SMI total biayai Rp 193 T proyek infrastruktur. Penyebaran lokasi pembiayaan yang dilakukan oleh PT SMI dari wilayah Barat ke Timur, Pulau Jawa masih menjadi pemegang portofolio pembiayaan terbesar yaitu 44,96 persen. Kedua disusul oleh Pulau Sumatera 25,12 persen.

2017-03-22 11:27:12

Pembangunan infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mengadakan acara Sewindu PT SMI dengan tema Hari Bakti untuk Negeri. Acara ini dalam rangka memperingati 8 tahun PT SMI melakukan berbagai kegiatan bisnis percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengatakan dalam mendukung program pemerintah, PT SMI telah berpartisipasi mendanai berbagai sektor infrastruktur dengan total nilai proyek sebesar Rp 193,8 triliun dari total komitmen sebesar Rp 44,5 triliun. Seluruh modal yang disetorkan pemerintah kepada PT SMI sebesar Rp 28,5 triliun telah digunakan seluruhnya untuk mendanai komitmen pembiayaan.

"Dengan demikian multiplier effect atas modal yang disetor tersebut terhadap nilai proyek yang didanai telah mencapai angka 6,8 kali. Sedangkan jika dibandingkan antara nilai proyek yang dibiayai dengan total komitmen pembiayaan PT SMI, multiplier effect yang dihasilkan sebesar 4,3 kali," ungkap Emma di Pasific Place, Jakarta, Rabu (22/3).

Emma menambahkan selama 8 tahun berkarya PT SMI telah memberi kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur. PT SMI juga telah melakukan pembiayaan infrastruktur di seluruh Indonesia untuk berbagai sektor.

"Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatNya PT SMI telah berusia sewindu dan senantiasa berupaya untuk memberi kontribusi positif bagi pembangunan infrastruktur nasional," ujar Emma.

Penyebaran lokasi pembiayaan yang dilakukan oleh PT SMI dari wilayah Barat ke Timur, Pulau Jawa masih menjadi pemegang portofolio pembiayaan terbesar yaitu 44,96 persen. Kedua disusul oleh Pulau Sumatera 25,12 persen, ketiga Pulau kalimantan 9,80 persen, keempat Pulau Sulawesi 9,04 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 5,60 persen kemudian terakhir oleh Papua Maluku sebesar 5,47 persen.

"Kami menyadari bahwa masih banyak yang harus kami lakukan oleh karenanya kami butuh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan," ungkap Emma.

(mdk/bim)