69 persen industri dalam negeri tak siap hadapi pasar bebas ASEAN

Data Kemenkeu menyebut upah buruh yang terus naik juga menjadi masalah industri dalam negeri.

Indonesia hingga kini dinilai belum siap untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN. Padahal, implementasi kebijakan ini sudah di depan mata, tepatnya akhir tahun ini.

Menurut data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, sekitar 69 persen industri yang ada di Tanah Air masih jauh dari kata siap dalam menghadapi MEA.

"Sekitar 31 persen industri manufaktur telah mempunyai kemampuan untuk bersaing, sementara itu sekitar 69 persennya belum memiliki kesiapan tersebut," isi kutipan data BKF Kemenkeu yang dilansir merdeka.com di Jakarta, Sabtu (18/7).

Belum siapnya puluhan industri manufaktur tersebut lantaran banyak faktor. Diantaranya adalah masih banyaknya bahan baku yang diimpor. Sedangkan untuk industri karet dalam negeri sangat sensitif dengan pergerakan harga di pasar dunia. Kemudian industri otomotif harus dapat menjaga pertumbuhannya serta menjadi basis produksi.

Tidak hanya itu, isu standardisasi kesehatan di negara lain juga menjadi masalah untuk impor. Selain itu tingginya bea masuk asesoris sepatu olahraga dari China, dan kondisi mesin yang sudah tua.

Data Kemenkeu juga menyebut upah buruh yang terus naik juga menjadi masalah. Kemudian ditambah kenaikan tarif listrik dan belum lancarnya pasokan gas untuk industri pupuk. Industri dalam negeri juga masih rentannya terhadap gejolak nilai tukar mata uang, dan masuknya konglomerasi di industri semen.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur mengaku sejauh ini pihaknya tidak ikut dilibatkan pemerintah khususnya Kementerian Teknis terkait kebijakan yang akan dibuat.

"Selama ini dalam hal kebijakan belum pernah saya lihat kementerian teknisnya melibatkan dunia usaha. Harusnya dilibatkan," ujar Natsir.

Natsir menilai pertumbuhan industri nasional kini 5 persen di bawah pertumbuhan ekonomi. "Sekarang industri itu lebih rendah pertumbuhannya daripada pertumbuhan ekonomi kita. Lebih rendah 5 persen dan itu sangat berbahaya, karena kalau industri kita turun, manufaktur turun maka yang harus dilakukan yakni pengurangan jam kerja dari 3 shift kemudian 2 shift terus jadi 1 shift itu artinya kan pengurangan tenaga kerja," tandasnya.