5 Alasan Presiden Jokowi wajib segera copot menteri ekonomi
Kondisi ekonomi Indonesia kini berada dalam lampu kuning
Ekonomi Indonesia kini seolah diselimuti awan mendung. Pertumbuhan ekonomi melambat dan harga kebutuhan pokok stabil di angka yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 hanya mencapai 4,71 persen. Angka ini turun dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 5,2 persen.
Banyak kalangan menilai perlambatan ekonomi pada awal tahun ini terjadi karena tidak maksimalnya kinerja tim ekonomi pemerintah Jokowi - JK. Pemerintah sendiri menyebut, perlambatan ekonomi terjadi karena belum pulihnya perekonomian global. Bahkan pemerintah mengatakan perlambatan ekonomi tidak hanya dirasakan Indonesia, namun banyak negara.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan kondisi ekonomi Indonesia kini berada dalam lampu kuning. Pemerintah harus cepat mengambil langkah kongkrit untuk memperbaiki kondisi perekonomian.
"Sayangnya dari beberapa capaian ekonomi (pemerintah Jokowi - JK) selama ini menunjukkan perkembangan yang justru memburuk, bahkan semakin kontradiktif dari visi Nawacita yang diusung pemerintahan Jokowi-JK," ucap Enny dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.
Enny tidak memungkiri, kondisi ini terjadi karena hantaman faktor ekonomi eksternal juga. Namun ini sebenarnya bisa diantisipasi jika pemerintah kompak dalam menjalankan kebijakan. Enny menilai saat ini tidak kompaknya koordinasi tim ekonomi dan beberapa sektor industri menjadi penyebab merosotnya perekonomian Indonesia.
Melihat fakta ini, beberapa kalangan menyebut sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Berikut alasannya:
Masyarakat ingin evaluasi
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menyebut kinerja menteri Jokowi masih sangat lemah. Hal ini menyebabkan kemerosotan ekonomi Indonesia di awal tahun ini. Menurut Enny, masyarakat saat ini menginginkan evaluasi kinerja yang bisa saja berujung pada perombakan kabinet.
"Publik ingin evaluasi, apakah evaluasi berujung reshuffle itu kewenangan presiden. Dalam kinerja ekonomi sampai triwulan I bukan sekadar penurunan ekonomi. Kabinet ini harus dievaluasi tidak bisa per menteri karena hasil kerja ekonomi tidak semata-mata tim ekonomi," kata Enny
Tim ekonomi Jokowi lebih buruk dibanding SBY
Direktur Indef, Enny Sri Hartati menyebut kepemimpinan Kabinet Kerja dinilai lebih buruk ketimbang kabinet Indonesia Bersatu saat era Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Enny, lemahnya kepemimpinan dalam Kabinet Kerja menjadi salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2015.
"Kinerja SBY lebih baik dari eranya Jokowi," ujar Enny dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta.
Enny menyebut, tim ekonomi Jokowi tidak mempunyai kalkulasi kebijakan ekonomi tepat sehingga malah berdampak negatif pada masyarakat. "Tiga bulan penurunan ekonomi signifikan, ekspektasi masyarakat tinggi justru tidak ada perbaikan," jelas dia.
Enny menambahkan harusnya pada triwulan I ini Kabinet Kerja sudah menunjukkan kinerja seperti apa yang telah dijanjikan, dan harus sesuai dengan visi Jokowi yaitu Revolusi Mental, yakni perubahan yang cepat.
Sayangnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2015 hanya sebesar 4,71 persen, angka tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan yang diasumsikan oleh pemerintah dalam APBN-P 2015 sebesar 5,7 persen.
"Belum lagi target meningkatkan penerimaan negara, penerimaan negara harusnya 30 persen boro-boro naik malah turun."
Koordinasi tim ekonomi Jokowo kacau
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, perlambatan ekonomi terjadi karena kinerja tim ekonomi tidak maksimal dalam satu semester ini. Koordinasi antar menteri disebut kacau dan tidak kompak dalam bekerja.
Enny mencontohkan salah satu kacaunya koordinasi menteri ekonomi Jokowi adalah terkait PPn Minerba. Di mana, kementerian ESDM yang merupakan kementerian terkait tiba-tiba menolak PPn Minerba tersebut.
"Kalau kita lihat berbagai kebijakan selalu ada kontroversi kementerian lain, dan selalu bertolak belakang kementerian lain. Misal memberikan PPn terhadap minerba, ini ditolak ESDM artinya kebijakan sudah diputuskan belum mendapatkan kementerian terkait, ini kan menunjukkan tidak ada koordinasi," ucap Enny dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (9/5).
Menurut Enny, masalah ini tidak akan selesai dengan hanya merombak kabinet atau reshuffle. Jokowi harus menegaskan garis komando yang kuat agar semua bisa bekerja secara maksimal. Garis komando yang jelas dibutuhkan karena semua sektor di negara ini saling terkait satu sama lain.
Sudah cukup menilai kinerja menteri Jokowi
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, perlambatan ekonomi terjadi karena kebijakan yang diambil menteri-menteri bidang ekonomi tidak berjalan dengan baik.
"Kebijakan yang sifatnya sektoral tidak jalan. Kalau struktural memang kita lagi berjalan untuk mengatur itu semua. Saya bilang hampir semua menteri perekonomian (dievaluasi) karena semua sektor usaha tidak jalan," ujar Haryadi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (9/5).
Menurutnya, waktu enam bulan kerja dari para menteri sudah sangat cukup untuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengambil tindakan evaluasi. Apabila tidak segara dievaluasi maka perlambatan pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung.
"Saya ingin mengingatkan tugas kita masih banyak mengejar ketertinggalan penurunan pertumbuhan ekonomi dari 2011. Menurut kami waktu 6 bulan itu sangat cukup bagi Presiden menilai kinerja pembantunya. Kami di korporasi 2 bulan saja cukup untuk menilai. Kalau dilihat bakal repot sudah kita ganti," jelas dia.
Ekonomi tidak berkualitas
Enny mengatakan pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia masih sangat timpang bahkan tidak berkualitas. Pertumbuhan hanya terjadi di sektor jasa yang minim penyerapan tenaga kerja. Misalnya, jasa informasi dan komunikasi yang tumbuh 10,53 persen, jasa lainnya 8 persen dan jasa keuangan dan asuransi 7,57 persen.
Menurut Enny, hal ini terjadi karena kinerja menteri ekonomi yang kurang mendorong sektor riil.
"Padahal sektor-sektor tersebut relatif kedap dalam menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja formal. Struktur kontribusi lebih ke jasa, Jokowi lebih kepada penciptaan barang. Tapi justru sektor riil makin drop, yang tumbuh sektor jasa," jelasnya.
Untuk itu Enny menyarankan agar para pembantu di pemerintahan Jokowi ini dapat di evaluasi dan bukan hanya sekedar perombakan kabinet kerja. "Publik ingin evaluasi, apakah evaluasi berujung reshuffle itu kewenangan presiden," ungkap dia.
(mdk/idr)